Medan, MISTAR.ID

Pengamat sosial dan politik, Shohibul Anshor, menilai integritas kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) sangat buruk.

Menurutnya, hal itu terlihat dari banyaknya gugatan hasil Pilkada dari Sumut yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Banyak daerah di Sumut yang menghadapi gugatan di MK. Ini menunjukkan integritas demokrasi kita bermasalah, Kejurdilan Pilkada perlu dipertanyakan,” kata Anshor, pada Rabu (12/2/25).

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu mengaku, sulit membayangkan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi, melihat besarnya biaya kampanye maupun pertempuran politik mereka.

“Tentunya mereka harus membayar dana kepada banyak orang yang sudah berkontribusi selama kampanye, atau menunaikan komitmen kepada oligarki yang disepakati melalui proyek tertentu,” tuturnya.

Dosen kesejahteraan sosial itu juga mengatakan, untuk merawat jabatannya nanti biasanya akan memerlukan biaya stabilitas politik, termasuk untuk memastikan pengamanan dari endusan penegak hukum.

“Banyak kepala daerah yang tak faham fungsi pemerintahan sesuai konstitusi. Kerja mereka cuma mencari harta dan kesenangan bagi diri sendiri, keluarga, kerabat dan konco - konconya,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, bukan untuk komoditi perebutan di antara elit politik dan oligarki.

Bagi Shohibul, menjelang dilantiknya kepala daerah Sumut terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang, perlu adanya beberapa kebijakan dan pertimmbangan.

“Rakyat harus diperhatikan, jangan hanya sibuk proyek yang kita tahu lebih dimaksudkan untuk memperoleh pemasukan pribadi untuk ditabung sebagai modal maju pada periode selanjutnya,” ujarnya.

Ia juga meminta masing-masing kepala daerah terpilih agar menjalankan program jaminan pekerjaan sesuai pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Dimana pasal itu berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

“Pekerjaan ini merupakan hak dan martabat, jika tak memiliki pekerjaan, masyarakat tak punya harga diri, setidaknya berilah jaminan bukan hanya janji semata,” katanya.

Menanggapi kabar kepala daerah akan menjalani orientasi pendidikan di akademi militer usai pelantikan, Sohibul mengaku tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

“Saya sarankan kepada Presiden Prabowo agar mengurungkan niat itu. Semua menteri juga dibawa ke sana diberi pakaian militer dan diajarkan baris berbaris. Nyatanya, belum seratus hari sudah muncul masalah besar,” tukas Shohibul.

Ia menyesalkan maraknya judi online yang menyiksa rakyat yang hingga kini tak terselesaikan. Proyek strategis nasional dan pagar laut Tangerang juga merontokkan wibawa pemerintah.

“Pak Prabowo itu lebih bagusnya fokus kepada Kapolri, Jaksa Agung dan KPK. Beri instruksi habisi koruptor, serta libatkan BPK dan BPS agar konsisten dengan validitas data,” pungkasnya berharap. (ari/hm27)