Jakarta, MISTAR.ID
Kebijakan untuk melakukan pergantian menteri adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pendapat itu diutarakan Politikus PDI Perjuangan, Chico Hakim merespons rumor pergantian kabinet menteri dari partai berlambangan banteng itu.
Chico menyebutkan, PDIP bukan dalam keadaan menolak atau menerima isu tersebut. Sebab itu, kata dia, karena sepenuhnya kewenangan Jokowi untuk mengutak-atik masa kerja kabinet yang cuma tinggal 3 bulan lagi.
Baca juga:Bertemu Jokowi, 2 Ketua Partai Bantah Bahas Reshuffle Kabinet
“Kita tak dapat melakukan apa-apa perihal pencopotan misalnya, kan gak bisa memaksa tetap duduk di jabatan. Artinya ini memang merupakan sistem presidensial, mencopot, mengganti, atau menunjuk menteri itu adalah hak Presiden,” paparnya, pada Sabtu (15/6/24).
Diteruskan Chico, hingga ini pihaknya masih menunggu apakah desas desus reshuffle kabinet itu memang dilaksanakan atau tidak.
Pengamat politik Adi Prayitno menuturkan, tidak mungkin PDIP menarik diri dari kabinet. Menurut Adi, dari pada menarik diri, PDIP lebih memilih menantikan tindakan Jokowi apakah betul-betul bakal menukar menteri dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu atau tidak.
Baca juga:Beredar Daftar Reshuffle ke-7, Mensesneg Pastikan Hoaks
Sebelumnya Ketua Umum (Ketum) kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, peluang Jokowi mengocok ulang tatanan kabinetnya terbuka. Namun, Budi menegaskan, reshuffle menteri mutlak hak Presiden.
“Seluruh kemungkinan selalu terbuka, saya tak katakan nggak. Akan tetapi soal itu saya serahkan pada Presiden,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini, pada Kamis (13/6/24).
Dia tak menampik atau membenarkan kala ditanya apakah menteri yang akan di reshuffle berasal dari PDI. Budi mengatakan, ada suara-suara yang mencuat menyangkut kinerja menteri, termasuk yang berasal dari PDIP.
Baca juga:Jelang Reshuffle, Jokowi Rapat dengan Ketum Parpol Minus NasDem
PDIP diketahui saat ini berseberangan dengan Jokowi dan banyak mengkritik kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Makanya itu kan suara-suara telah kita dengar. Kita nantikan saja lah, itu kan hak prerogatif Presiden,” tutup Budi. (tmp/hm16)
