Pematang Siantar, MISTAR.ID
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematang Siantar mengaku diminta Pemko Pematang Siantar untuk mengurangi anggaran sosialisasi tahapan Pilkada 2024. Informasi tersebut diterima dari anggota KPU, Christian Benny Panjaitan.
Benny yang ditemui di ruangannya, Selasa (20/6/23) mengaku pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dengan alasan tercapainya target tinggi partisipasi dalam Pilkada nanti.
Sebab, menurut dia, kesuksesan Pilkada tergantung pada sosialisasi. “Karena itu sudah sesuai dengan tahapan. Semua itu tergantung dengan sosialisasi. Sosialisasi itu penting,” ucapnya.
Baca juga :Â KPU Siantar Gelar Rakor Penetapan DPT
Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp35 miliar pada tahun 2023, kemudian terjadi pembahasan dan pengurangan menjadi Rp32Â miliar.
Selanjutnya, terjadi lagi pembahasan karena adanya dana sharing yang dibebankan kepada Pemprov Sumut. “Honor KPPS dan dana Covid dikeluarkan. Maka menjadi Rp27,455 miliar,” katanya.
Benny berharap Pemko dan pihaknya segera meneken Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum bulan September 2023. “Dan 40 persen dicairkan tahun ini, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri),” ujarnya.
Baca juga :Â KPU Siantar Hapus 3 Mata Anggaran Dana Hibah Pilkada 2024
Sementara itu Kaban Kesbangpol Pemko Pematang Siantar, Ali Akbar mengklaim dapat memenuhi pencairan 40 persen dari anggaran untuk Pilkada dalam tahun ini. “Bisa itu (dipenuhi),” ucapnya di Kantornya.
Terkait permintaan pengurangan anggaran, Ali Akbar mengakuinya. KPU, menurut dia, pasti meminta anggaran sebanyak-banyaknya dan tetap akan diverifikasi mereka.
“(Permintaan pengurangan) pasti lah ada. Kalau orang itu (KPU) sebanyak-banyaknya lah dibuat,” pungkasnya. (gideon/hm18)
