Simalungun, MISTAR.ID
Jelang Pemilu tanggal 14 Februari 2024, Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kabupaten Simalungun meminta Bawaslu Simalungun memetakan daerah-daerah yang rawan terjadinya money politik.
“Seharusnya Bawaslu Simalungun melakukan sosialisasi sehingga masyarakat paham akan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam Pemilu kali ini,” kata Ketua Koordinator APD Kabupaten Simalungun Adil Saragih, Senin (5/2/24).
Menurutnya pemahaman masyarakat tentang regulasi aturan Pemilu perlu ditingkatkan agar partisipasi pemilih meningkat dan masyarakat juga bisa turut melakukan pengawasan Pemilu.
Baca juga:Â Jelang Pemilu, Bawaslu Deli Serdang Waspadai Politik Uang
“Pada saat masyarakat ikut berpartisipasi, maka pelanggaran-pelanggaran Pemilu akan berkurang. Begitu juga terhadap calon-calon peserta Pemilu harus dilakukan juga sosialisasi semua aturan main sehingga mereka taat dalam permainan,” ujarnya lagi.
Terkait persoalan money politik, kata Adil Saragih, biasanya terjadi pada daerah-daerah dengan tingkat pengawasan yang minim. Daerah rawan ini umumnya terjadi di daerah terpencil, terluar dan terisolir (3T).
“Biasanya itu persoalan kemiskinan. Maka itu harus dipetakan di daerah-daerah mana saja dan juga harus dilakukan penguatan terhadap masyarakatnya, seperti di daerah perkebunan dan daerah lainnya,” pungkasnya. (Hamzah/hm17)
