Medan, MISTAR.ID
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera berakhir. Di penghujung masa jabatannya, ada isu yang mencuat bahwa hubungannya dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto mulai retak.
Selain itu, muncul juga isu bahwa pasca dilantik, Prabowo tidak akan ‘menurut’ lagi pada Jokowi sehingga banyak kebijakan pemerintahan sebelumnya yang mungkin tidak akan dilanjutkan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengamat kebijakan publik, Prof Marlan Hutahaean berpandangan, hal itu bisa saja terjadi karena beberapa faktor, salah satunya faktor hukum.
“Sepanjang Prabowo tidak punya celah hukum, bisa. Persoalan kita sekarang ini kan terjadi politik hukum, dimana hukum itu digunakan untuk kepentingan politik,” ujarnya kepada mistar.id, Jumat (30/8/24).
Baca juga:Â DPRD Siantar Ajukan Hak Angket, ini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik
Menurutnya, kalau tidak ada celah hukum, maka Jokowi tidak mempunyai ‘Kartu AS’ yang bisa dijadikan senjata setelah ia lengser. Jadi, sangat mungkin hal itu terjadi walaupun tidak drastis.
“Kemudian, apakah Prabowo orang yang selalu mengingat hutang budi? Maksud saya begini, di akhir-akhir ini kan banyak sekali orang Gerindra yang menjadi komisaris, wakil menteri, terakhir ada yang menjadi menteri beberapa,” ungkapnya.
Selain itu, seperti yang diketahui, andil Jokowi sangat besar terhadap kemenangan Prabowo, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Saya kira tergantung dua hal tersebut, karena ada juga kan pernyataan-pernyataan misalnya soal food estate, apakah ini punya indikasi ke sana. Kalau ini aman, saya pikir Prabowo akan berani,” sebutnya.
