Medan, MISTAR.ID

Sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengajukan seruan aksi terhadap pemilu dan demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kritik keras ini disuarakan lebih dari 300 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Menanggapi seruan aksi dari universitas-universitas tersebut, Pengamat Politik, Shohibul Anshor menganggap gerakan yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi ini terlambat.
“Ibarat makan siang yang semestinya dijadwalkan ba’da zuhur, tetapi nasi ransum baru tiba menjelang waktu ashar,” ujar Shohibul, Jumat (9/1/24).

Dia menyatakan protes ini tidak setegas protes ketika sejumlah besar petugas pemilu meninggal dengan alasan kelelahan, meskipun itu juga merupakan hambatan besar terhadap integritas demokrasi.

Baca juga : Guru Besar, Dosen dan Alumni USU Serukan Keprihatinan Demokrasi Indonesia

Shohibul menjelaskan apa yang diprotes oleh perguruan tinggi tidak muncul pada saat Joko Widodo berusaha menjadi presiden tiga periode, gagal memperpanjang masa jabatan dengan alasan bencana Covid-19, meletakkan dasar politik dinasti di Solo dan Medan, merevisi UU KPK, mengudangkan Omnibus Law, gagal menjadi cawapres Prabowo Subianto, Mahkamah Konstitusi membuat norma baru pemilu (syarat calon presiden/wakil), mengorbitkan Kaesang sebagai Ketum Partai, meninggalkan PDIP untuk kepentingan Pilpres 2024, dan indikasi kuat kepemihakan.

Dia menegaskan suara dari perguruan tinggi sangat penting, tetapi banyak hal seharusnya dikoreksi jauh sebelumnya.