Bintan, MISTAR.ID
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat hampir 2.500 laporan dugaan pelanggaran terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga 1 Desember.
Angka tersebut menunjukkan tingginya potensi pelanggaran meskipun upaya pencegahan terus dilakukan, demikian disampaikan anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam acara media gathering bertema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12/24).
“Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 2.500 dari sisi laporannya saja,” ujar Lolly seperti dilansir Antara.
Namun, meski banyak laporan dugaan pelanggaran, Lolly menilai pelaksanaan Pilkada 2024 secara umum berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa nyaris tidak ada kerusuhan besar yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pilkada, kecuali insiden di Puncak Jaya, Papua, yang dianggap memiliki konteks berbeda.
Baca juga:Â Penguatan Pemberitaan, Bawaslu RI dan Sumut Lakukan Konsolidasi Media
“Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kami menyatakan bahwa secara garis besar Pilkada berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lolly juga mengapresiasi kinerja badan ad hoc Pilkada 2024, yang dinilai lebih baik dibandingkan saat Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari penurunan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang diberikan oleh Bawaslu.
Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, pada Pemilu 2024, Bawaslu merekomendasikan PSU di 69 tempat pemungutan suara (TPS). Sementara pada Pilkada 2024, jumlah rekomendasi PSU turun menjadi hanya 13 TPS.
Penurunan yang signifikan juga terlihat di Papua, yang sebelumnya menerima rekomendasi PSU untuk 90-an TPS pada Pemilu 2024. Pada Pilkada 2024, angka tersebut turun menjadi 36 TPS.
Baca juga: bawasBawaslu dan KPU Sumut Catat 10 TPS Akan Melaksanakan PSU
“Papua itu memiliki karakteristik tersendiri sehingga cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak boleh disamakan dengan cara pandang peristiwa di luar Papua,” jelas Lolly.
Kinerja badan ad hoc Pilkada, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), menjadi salah satu faktor utama keberhasilan ini.
“Jika dilihat dari data, ada penurunan signifikan dalam rekomendasi PSU, PSSU (penghitungan surat suara ulang), PSL (pemungutan suara lanjutan), maupun PSS (pemungutan suara susulan) pada Pilkada 2024 dibandingkan Pemilu 2024,” tambah Lolly.
Lolly menyatakan optimismenya terhadap proses Pilkada 2024 meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait potensi pelanggaran dan dinamika di Papua. Ia menegaskan pentingnya terus memperbaiki sistem pengawasan dan kinerja penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pilkada berikutnya semakin baik.
“Dengan berbagai perbaikan, kami yakin ke depan, pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia akan terus membaik,” pungkasnya. (ant/hm25)
