Jakarta, MISTAR.ID
Sejumlah elite Partai Gerindra mulai membicarakan perjanjian politik antara Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017.
Perjanjian itu pertama kali diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
“Sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral akhirnya melihat merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu. Saat itu ada Pak Prabowo, ada saya, dan ada Pak Anies,” ujar Sandi dalam siniar itu.
Beberapa hari kemudian, ia menjelaskan ada sejumlah hal yang diatur dalam perjanjian itu. Ia enggan membeberkan poin-poin perjanjian, tetapi menyebut perjanjian itu masih berjalan.
Pernyataan Sandi justru menimbulkan spekulasi. Salah satunya dugaan perjanjian Anies tak boleh nyapres selama Prabowo mencalonkan diri.
Sandi tak mau membantah atau membenarkan kabar tersebut.
Baca juga:Peluang Anies di Pilpres 2024 Makin Terbuka
Ia menyerahkan pembicaraan soal isi perjanjian ke Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli Zon telah mengakui dirinya yang menyusun perjanjian politik antara Prabowo dan Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Fadli, perjanjian itu ada tujuh poin. Namun, ia enggan merinci isi perjanjian.
“Kebetulan saya mendraf, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” ucap Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2).
Utang Rp50 miliar Anies ke Sandi
Belakangan, isu bergeser ke soal utang piutang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyebut perjanjian jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 berkaitan dengan utang Anies ke Sandi.
“Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu,” ungkap Erwin dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
“Nilainya berapa, Rp50 miliar barangkali. [Apakah sudah lunas] saya kira belum barangkali,” ucapnya melanjutkan.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua Tim Anies Baswedan Sudirman Said untuk meminta konfirmasi mengenai pernyataan itu. Namun, Sudirman tak merespons upaya telepon dan pesan singkat hingga berita ini tayang.
Baca juga:Menhan Prabowo Nilai Inisiatif Wali Kota Medan Patut Dicontoh Kepala Daerah Lain
Meski demikian, Sudirman juga pernah menyinggung soal utang Anies. Hal itu ia sampaikan saat membantah ada perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo.
“Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu antara lain sebenarnya juga ada perjanjian utang piutang antara Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang,” ucap Sudirman di Tangerang, Senin (30/1/23).
Baca juga:Safari Politik Sang Puan dari PKB, Gerindra dan Golkar kini Ke PAN dan PPP
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai isu ini sengaja digulirkan. Ia berkata ada upaya penggembosan suara Anies.
Ia berkata basis suara Anies masih beririsan dengan Prabowo. Manuver ini disebut bisa mengurangi dukungan untuk Anies.
“Ada kemungkinan itu (sengaja dibocorkan). Pertama, karena berpotensi untuk memotret Anies secara lebih negatif kan. Kita tahu bahwa basis suara Anies dan Prabowo itu memang sampai hari ini masih overlapping, masih berhimpitan,” ungkap Djayadi kepada CNNIndonesia TV, Rabu (1/2). (cnn/hm06)
