“Bencana tanah bergerak di Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu ini semakin meluas, bahkan dalam tiga hari terakhir beberapa rumah amblas hingga roboh,” kata Kepala Desa Pasirsuren M E Jaelani di Sukabumi, Kamis.

Jaelani mengatakan, gejala terjadinya bencana pergerakan tanah ini sudah dirasakan warga dari dua tahun lalu, awalnya tanah di beberapa titik amblas dan terbelah, namun sebagian warga memilih bertahan.

Tetapi pada 2022, pergerakan tanah terus meluas bahkan pada Desember ini sudah ada sekitar 20 rumah warga yang ambruk. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi masyarakat mengaku khawatir​​​​​​ bencana ini akan semakin mengganas dan tidak menutup kemungkinan timbul korban jiwa.

Baca juga:Oknum Polisi Diduga Jadi Beking Tanah Bersengketa di Deli Serdang

Dari perhitungan sementara di Kampung Nyalindung itu ada 200 kepala keluarga (KK) yang terdampak dan untuk jumlah rumah yang rusak sudah mencapai puluhan dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah, karena pergerakan tanah sudah meluas ke desa tetangga.

Untuk meminimalisasi dampaknya, pemerintah desa setempat sudah berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, bahkan melapor ke Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan telah mendapatkan respon.

Ia pun sudah meminta kebijakan dari Pemkab Sukabumi hingga Pemerintah Pusat agar warga yang tinggal di Kampung Nyalindung untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih aman untuk antisipasi timbulnya korban.

“Jika belum bisa direlokasi kami meminta Pemkab Sukabumi untuk mengevakuasi sementara warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Desa Cimanggu, Kecamatan Palabuhanratu sampai ada tempat untuk dijadikan lokasi relokasi,” katanya.

Jaelani mengatakan dampak pergerakan tanah ini tidak hanya merusak rumah milik warga saja, tetapi menyebabkan akses jalan milik Provinsi Jabar amblas dan belum lama baru diperbaiki.

Baca juga:Polda Sumut Siap Antisipasi Bencana Saat Nataru

Sementara, salah seorang warga yang rumahnya ambruk, Enung Nuraeni meminta kepada pemerintah untuk segera merelokasi ke tempat yang lebih aman atau dipindah sementara ke rusunawa.

Dua tahun lalu sempat ada yang meninjau baik dari Pemkab Sukabumi, Pemnprov Jabar hingga Pemerintah Pusat yang menjanjikan akan segera merelokasi warga, namun hingga kini belum ada realisasinya. (antara/hm06)