Jakarta, MISTAR.ID
Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengaku sangat keberatan apabila Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya berkeberatan,” ucap Tito dengan tegas saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (2/12/24).
Sesuai amanat Reformasi 1998, kata Tito mengatakan posisi Polri telah dipisahkan dan berada di bawah presiden. “Karena dari dulu sudah dipisahkan, di bawah presiden. Itu kehendak reformasi,” ujarnya lagi.
PDIP sebelumnya telah mengusulkan supaya Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI.
Baca juga:Awas! Politisasi Polisi Akan Terjadi Jika Polri di Bawah Kementerian
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan usulan disampaikan setelah melihat banyak masalah di internal Polri. Utamanya dalam hal politik sering terjadi Polri cawe-cawe.
Padahal, kata Deddy, pada tahun 2000 di masa Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Polri telah dipisahkan TNI. Pemisahan dilakukan supaya Polri menjadi lembaga sipil yang dipersenjatai, bisa mandiri guna melayani masyarakat.
“Tapi yang kita alami selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayoman terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa,” kata Deddy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, pada kesempatan berbeda juga mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR sudah sepakat untuk menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri.(mtr/hm17)
