Jakarta, MISTAR.ID

SPBU swasta kini memperoleh persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menormalkan kembali pasokan BBM di SPBU swasta.

Seperti diketahui, sejak akhir Agustus 2025 sejumlah produk BBM di SPBU swasta sempat langka. Hal itu terjadi karena kuota pasokan tahunan telah terserap lebih cepat dari perhitungan awal.

Meski izin impor telah dikantongi, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman belum mengungkapkan secara detail besaran kuota impor yang disetujui, termasuk tambahan volumenya. Ia hanya menyebutkan bahwa peningkatan kuota impor BBM untuk SPBU swasta tidak jauh berbeda dibandingkan tahun lalu.

“Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10 persen dari tahun 2025) mirip lah sama,” kata Laode saat ditemui di BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026), dikutip dari detikcom.

Kementerian ESDM menegaskan proses impor BBM dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terhenti di awal tahun. Menurut Laode, pengiriman BBM terus berjalan tanpa jeda.

Pemerintah berharap dengan adanya izin impor tersebut, pasokan BBM di SPBU swasta tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. “Bukan segera normal, harusnya sudah normal. Kan kita tidak ada menghentikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa SPBU swasta telah mengajukan permohonan kuota impor BBM kepada pemerintah. Penentuan tambahan kuota nantinya akan disesuaikan dengan realisasi penjualan sepanjang 2025.

“SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas. Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, kemudian itu juga ada asumsi kenaikan,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).

Meski demikian, Yuliot belum merinci besaran kenaikan kuota impor bagi SPBU swasta seperti Shell, VIVO, maupun BP-AKR. Ia menyebut data realisasi penjualan BBM SPBU swasta selama 2025 masih dalam proses pengumpulan.

“Kita akan melihat terlebih dahulu ini kan berapa realisasi penjualan tahun 2025 kan kita belum dapat, ini lagi dikonsolidasikan sama Dirjen Migas,” tuturnya. (hm20)