Bogor, MISTAR.ID

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan negara sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa dalam sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang berlangsung di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Harian DPN sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, membuka sidang dengan laporan kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.

“Sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Ketua Harian, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.

Prabowo menegaskan bahwa peran pertahanan negara telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, yang diatur dalam Pasal 15.

Namun, DPN baru secara resmi dibentuk pada 2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024. Dewan ini berfungsi sebagai penasihat strategis bagi pimpinan negara dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan serta pengerahan komponen pertahanan negara.

“Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah Undang-Undang,” ucapPrabowo.

Dalam sidang tersebut, Presiden juga menyoroti perbedaan aliran ideologi yang menjadi dasar bernegara. Ia menyebutkan bahwa aliran ideologi dan kemakmuran seharusnya menjadi landasan utama, bukan semata-mata azas realisme yang kini kerap mencuat.

“Aliran bernegara itu ada aliran ideologi, aliran kemakmuran, tapi yang sekarang menonjol, yang sekarang mencuat, dan yang sekarang sepertinya berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan azas realisme,” katanya. (ant/hm25)