Jakarta, MISTAR.ID

Pasca sejumlah direksi anak usahanya ditangkap terkait dugaan korupsi tata kelola minyak, pihak Pertamina diminta melakukan operasi pembersihan terhadap para mafia minyak dan gas (migas).

Operasi pembersihan para oknum mafia migas itu harus dilakukan. Seperti disampaikan oleh pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, pada Rabu (26/2/25).

“Pertamina harus melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap oknum mafia migas yang masih bercokol di lingkungan Pertamina,” ujar Fahmy dilansir media antara.

Ia juga menyarankan, agar tindak pidana korupsi itu tidak terulang lagi, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya, mengingat kejahatan korupsi amat merugikan masyarakat.

“Tindak pidana korupsi Itu tidak hanya merampok uang negara, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen BBM (bahan bakar minyak),” ujarnya.

Fahmy mengungkapkan, modus yang digunakan kali ini serupa dengan modus yang digunakan oleh para pelaku korupsi migas yang sebelumnya, yakni mark up atau menaikkan harga impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam praktiknya, kata Fahmy, minyak mentah produksi dalam negeri tidak diolah di kilang Pertamina dengan alasan spesifikasi produk yang tidak sesuai dengan kualifikasi kilang Pertamina, sehingga Pertamina harus impor minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri.

“Harga impor minyak mentah dan BBM itu telah di-mark up sehingga merugikan keuangan negara yang harus membayar impor tersebut lebih mahal. Mark up juga dilakukan pada kontrak pengiriman (shipping), dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13 persen hingga 15 persen,” bebernya.

Fahmy menegaskan, bahwasanya Presiden Prabowo Subianto harus menjadi panglima dalam upaya pemberantasan mafia migas yang telah melibatkan berbagai pihak, termasuk internal Pertamina.

“Tanpa peran aktif Presiden, jangan harap mafia migas yang powerful (kuat) dapat diberantas dan mustahil perampokan uang negara tidak terulang lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 7 (tujuh) tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023, pada Senin (24/2/25) malam.

Ketujuh tersangka itu antara lainnya berinisial RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan YF selaku PT Pertamina International Shipping.

Selanjutnya, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (*/hm27)