Jakarta, MISTAR.ID

Pertamina menepis kabar di media sosial terkait dugaan BBM oplosan "Pertamax rasa Pertalite". Kabar ini diketahui setelah Kejaksaan Agung menemukan indikasi manipulasi bahan bakar RON 90 yang dijual sebagai RON 92 dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa kualitas BBM yang didistribusikan sesuai standar pemerintah.

"Narasi yang beredar itu disinformasi. BBM RON 92 atau Pertamax memiliki spesifikasi yang telah diuji oleh Lemigas dan dipastikan sesuai ketentuan," ujar Fadjar, dikutip dari detikFinance, Rabu (26/2/25).

Ia juga menekankan bahwa kasus yang ditangani Kejaksaan Agung bukan soal oplosan, melainkan terkait impor Pertalite dan Pertamax.

"Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan. Yang dipermasalahkan adalah pembelian RON 90-92, bukan pencampuran BBM," jelasnya.

Awal Mula Kasus Korupsi

Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah 2018-2023 yang mewajibkan pemenuhan minyak mentah dari dalam negeri sebelum melakukan impor. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Namun, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, RS, bersama SDS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional) dan AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional) diduga merekayasa keputusan dalam rapat organisasi hilir (ROH). Akibatnya, produksi kilang dalam negeri sengaja dikurangi sehingga kebutuhan minyak dipenuhi dengan impor.

"Pada akhirnya, pemenuhan minyak mentah dan produk kilang dilakukan dengan impor," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar.

Produksi minyak mentah dalam negeri dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga sengaja ditolak dengan alasan tidak ekonomis dan tidak sesuai spesifikasi, meskipun harganya masih dalam batas wajar dan bisa diolah lebih lanjut.

"Akibatnya, minyak mentah dalam negeri justru diekspor," lanjutnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Harga minyak impor jauh lebih tinggi dibandingkan minyak dari dalam negeri.

Dalam proses ini, tersangka RS, SDS, AP, dan YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping) diduga mengatur harga dengan broker, yaitu MKAR (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak). Mereka menetapkan harga tinggi demi keuntungan pribadi.

"Seolah-olah semuanya sesuai aturan, padahal sudah dikondisikan agar broker tertentu menang dengan harga tinggi," ujar Qohar.

RS, SDS, dan AP memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. DM dan GRJ berkomunikasi dengan AP untuk mendapatkan harga tinggi (spot), meski syarat belum terpenuhi, SDS tetap menyetujui impor minyak mentah dari RS dan produk kilang dengan harga tinggi.

RS diduga membeli minyak RON 92, namun yang diterima sebenarnya RON 90 yang kemudian diolah kembali.

Penyidik juga menemukan indikasi mark-up dalam pengiriman minyak impor oleh YF, yang menyebabkan negara harus membayar biaya tambahan sebesar 13-15 persen.

"Tersangka MKAR mendapat keuntungan dari transaksi ini," pungkas Qohar. (detik/hm20)