Jakarta, MISTAR.ID

Dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. Kedua regulasi tersebut, yakni PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bertujuan untuk memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah meningkatkan manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat tersebut kini mencapai 60% dari upah yang dilaporkan selama enam bulan, dengan batas upah maksimal sebesar Rp5 juta.

Pada aturan sebelumnya, JKP 45 persen dari upah selama tiga bulan persen untuk tiga bulan berikutnya.

Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan persyaratan kepesertaan dan proses klaim JKP. Hal ini bertujuan untuk memastikan lebih banyak pekerja mendapatkan manfaat dengan proses yang lebih cepat dan efisien.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing industri padat karya, pemerintah memberikan relaksasi iuran JKK. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan potongan iuran sebesar 50% selama enam bulan, mulai Februari hingga Juli 2025.

Kedua kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan optimisasi perlindungan sosial ketenagakerjaan, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian bagi pekerja yang terdampak PHK dan membantu stabilisasi industri padat karya di tengah dinamika ekonomi global.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemerintah mempunyai perhatian besar untuk mensejahterahkan pekerja.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang baik, sehingga para pekerja yang mengalami kesulitan akibat kehilangan pekerjaan dapat merasa aman," ujarnya pada Selasa (18/2/25).

Salah satu yang meringankan pekerja, kata Mirah adalah iuran per bulan turun dari 0,4 menjadi 0,36 dari upah bulanan.(mtr/hm17)