Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menemukan indikasi pelanggaran oleh 12 perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang diduga turut memicu bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

“Tim Gakkum Kehutanan sedang mengidentifikasi subjek hukum yang ditengarai ikut berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sementara ini, ditemukan indikasi pelanggaran pada 12 perusahaan di Sumatera Utara,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan, proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan segera dilaksanakan. “Petugas Gakkum saat ini sedang melakukan pemeriksaan di lapangan. Hasil lengkapnya akan kami sampaikan kepada Komisi IV dan juga kepada publik,” katanya.

Raja Juli juga memaparkan pada Februari 2025, Kemenhut telah mencabut 18 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan total luas 526.144 hektare. Dalam waktu dekat, Kemenhut juga akan mencabut 20 izin PBPH lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Presiden Prabowo.

“Kami akan mencabut sekitar 20 izin PBPH yang kinerjanya rendah, dengan total area sekitar 750.000 hektare di berbagai wilayah Indonesia, termasuk tiga provinsi terdampak bencana. Namun detail nama perusahaan dan luasannya belum bisa dipublikasikan sebelum mendapat persetujuan Presiden,” ucapnya.

Ia menerangkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar dipicu oleh tiga faktor utama, siklus tropis yang menyebabkan cuaca ekstrem, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai (DAS), serta kerusakan pada daerah tangkapan air (DTA).

Selain itu, Raja Juli membeberkan perkembangan deforestasi nasional sepanjang 2025. Ia menyebut deforestasi hingga September 2025 turun 49.700 hektare dibandingkan tahun sebelumnya, atau turun 23,01 persen. Penurunan serupa juga terjadi di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh turun 10,04 persen, Sumut 13,98 persen, dan Sumbar 14 persen dibandingkan tahun 2024. (hm24)