Jakarta, MISTAR.ID

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan ini disampaikan Muzani sebagai tanggapan atas desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pergantian Gibran karena menilai proses pencalonannya tidak sesuai dengan hukum.

"Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah sah melalui mekanisme pemilu langsung dan diakui secara hukum," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jumat (25/4/2025).

Muzani menekankan bahwa seluruh proses telah melewati tahapan yang sah secara hukum, termasuk pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, keputusan MK yang menolak gugatan tersebut semakin mengukuhkan legalitas pasangan Prabowo-Gibran.

"Setiap proses telah dilalui pemilu, penghitungan suara, hingga uji legalitas di Mahkamah Konstitusi. Dan MK menyatakan tidak ada pelanggaran yang membatalkan kemenangan tersebut," lanjutnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pelantikan keduanya pada 20 Oktober 2024 dihadiri oleh mayoritas anggota MPR serta sejumlah pemimpin negara sahabat, yang menandakan legitimasi secara nasional maupun internasional.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan dalam pernyataan terbuka, termasuk permintaan kepada MPR agar mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden.

Tuntutan ini diteken oleh sejumlah tokoh purnawirawan, di antaranya mantan Wapres Try Sutrisno, serta jenderal-jenderal purnawirawan seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Forum ini diketahui diikuti oleh ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI, dari tingkat kolonel hingga jenderal, laksamana, dan marsekal. (cnn/hm17)