Jakarta, MISTAR.ID

Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait banyaknya penyitaan dan eksekusi lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan penyitaan ataupun eksekusi lahan merupakan langkah hukum yang normal ditempuh guna mengamankan barang bukti ataupun ketika suatu perkara telah memiliki keputusan tetap atau inkrah.

Ia menegaskan tidak ada arahan khusus yang diberikan terkait pelaksanaan penyitaan ataupun eksekusi itu. Hanya saja, kata dia, dengan jumlah satker yang banyak di setiap wilayah proses penyitaan ataupun eksekusi terkesan dilakukan secara serentak.

"Itu wajar saja karena terkait dengan waktu pelaksanaan tugasnya. Misalnya, kalau penyidikan berarti penyitaan, kalau sudah diputus ya dieksekusi," tuturnya, dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (14/2/25).

"Satuan kerja kita lebih dari 500, kalau 10 persen saja satuan kerja melakukan kegiatan yang sama bagaimana," kata Harli lagi.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menyita total enam aset milik Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo usai menetapkan dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari sebagai tersangka korupsi.

Aspidsus Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto menyebut enam aset yang disita sejak Kamis (31/1/25) kemarin merupakan dua unit kantor operasional, rumah sakit hewan, gudang nutrisi, restoran dan panggung edukasi.

"Kita sudah pastikan bahwa enam aset ini bukan milik Pemkot Bandung tapi dibangun di atas tanah Pemkot yang sekarang beroperasi sebagai Kebun Binatang Bandung Zoo," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/2).

Di waktu yang lain, Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Terbaru, sejumlah preman terlibat bentrok dengan pihak kepolisian saat proses eksekusi lahan seluas 2000 meter persegi yang berada di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/2/25) siang.

Di atas lahan 2000 meter persegi tersebut berdiri sebuah gedung serbaguna dan sembilan unit bangunan rumah toko (ruko).

Namun, massa diduga preman tersebut berusaha mempertahankan lahan untuk tidak dieksekusi pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan memblokade jalan sambil membakar ban bekas sejak pukul 06.30 WITA. (cnn/hm20)