Jakarta, MISTAR.ID

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM di Jakarta Selatan pada Senin (10/2/25).

Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub-holding, dan kontraktor kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.

Penggeledahan yang dimulai pukul 12.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 18.45 WIB itu menghasilkan penyitaan sejumlah barang bukti.

Penyidik membawa 9 kardus berlabel "Arsip Ditjen Migas" serta 9 koper. Selain itu, turut disita 15 unit ponsel, 5 dus dokumen, serta 1 unit laptop.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik menggeledah tiga ruangan utama.

“Pertama di ruang Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan ruangan Sekretaris Ditjen Migas,” kata Harli, dilansir dari detiknews.

Harli menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Regulasi ini mewajibkan Pertamina membeli minyak mentah dari kontraktor kerja sama (KKKS) swasta sebelum melakukan impor.

Namun, Pertamina dan KKKS diduga menghindari kesepakatan tersebut dengan berbagai cara. Dalam praktiknya, KKKS swasta justru mengekspor minyak mentah bagian negara, sementara Pertamina tetap mengimpor minyak mentah untuk kebutuhan kilang.

"Perbuatan ini mengakibatkan minyak mentah yang seharusnya bisa diolah di kilang dalam negeri malah digantikan dengan impor," ujar Harli.

Selain itu, ekspor minyak mentah juga diduga dilakukan dengan alasan pengurangan kapasitas intake produksi kilang akibat COVID-19, meskipun pada saat yang sama Pertamina terus melakukan impor. (detik/hm20)