Jakarta, MISTAR.ID (26/8/2026) – Aktivis 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menduga ada kelompok tertentu yang sengaja ingin mengulang kerusuhan Agustus 2025.

Kerusuhan tersebut ditandai dengan penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat negara.Menurut Haris, pemilihan tanggal aksi pada 27 Agustus 2026 sangat provokatif.

Ia menilai ada upaya sistematis untuk menciptakan krisis kepercayaan dan mendelegitimasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menunggangi gerakan massa," kata Haris dalam keterangan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dugaan "Information Laundering" untuk Memanaskan SituasiHaris menuding kelompok tersebut menggunakan teknik information laundering atau pencucian informasi.

Teknik ini dilakukan dengan menyebar disinformasi secara masif di media sosial, lalu "dicuci" agar terlihat kredibel.

"Tujuannya jelas, meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah," ujarnya.

Ia menegaskan, rencana aksi yang mengusung tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor sebenarnya sejalan dengan arah kebijakan Prabowo.

Haris menilai Presiden Prabowo justru telah melangkah lebih jauh dari tuntutan para demonstran. Buktinya, pemerintah telah mencegah kebocoran kekayaan negara serta menyita aset korupsi milik oligarki tambang, hutan, dan lahan.

"Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri," kata Haris.

Ia juga mengapresiasi pidato kenegaraan Prabowo pada 14 Agustus 2026 yang memaparkan capaian program selama dua tahun memerintah.

Meski begitu, Haris mengakui masih banyak persoalan rakyat yang belum selesai.

"Kita butuh kerja sama. Gerakan sosial harus menjadi mitra kritis pemerintah untuk mengawal kebijakan agar tidak disalahgunakan," pungkasnya. (Antara/hm02)