Banda Aceh, MISTAR.ID

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyatakan selama kepemimpinannya, sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan barcode akan ditiadakan di seluruh SPBU Provinsi Aceh.

Menanggapi hal itu, Area Manager Comm, Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan pihaknya menghargai pernyataan Gubernur Aceh yang baru dilantik itu.

"Paralel kami juga (masih) berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat," kata Susanto, Kamis (13/2/25).

Dikatakan Susanto, pembelian BBM Subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik, agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa pengguna BBM bersubsidi.

Hingga kini, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran BBM Biosolar di Aceh sebanyak 71.775. Sedangkan untuk BBM Pertalite, jumlahnya yaitu 150.413 kendaraan.

"Pembelian BBM Subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia," tuturnya.

Tujuan utama di balik program ini, lanjutnya, yakni agar BBM Subsidi Tepat Sasaran sesuai dengan ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, serta dapat mencegah dan meminimalisir dugaan penyelewengan BBM Subsidi.

"Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar, dan tidak ditemukan kendala apapun. Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf dalam pidatonya usai dilantik Mendagri, Rabu (12/2/25) secara tegas menyatakan selama masa kepemimpinannya, ia akan menghapuskan sistem kebijakan QR Code saat melakukan pengisian BBM di SPBU seluruh Provinsi Aceh.

"Yang perlu digaris bawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," ucapnya.

Mualem menyebut kedepannya, siapa saja masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU tidak boleh dipersulit dengan sistem tersebut.

Menurut dia, selama ini, dengan adanya sistem QR Code untuk memperoleh BBM, ada sebagian masyarakat yang marah bahkan ingin membakar SPBU.

"Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU Provinsi Aceh," katanya. (kompas/hm18)