Jakarta, MISTAR.ID
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akan memutuskan nasib Budiman Sudjatmiko, hari ini, Senin (21/8/23). Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan akan mengumumkan sanksi yang akan diberikan kepada Budiman sebagai konsekuensi dari tindakan deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Jumat (18/8/23).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa partai tidak akan mentolerir tindakan yang tidak disiplin dari setiap kader. Menurut Hasto, Budiman saat ini memiliki dua pilihan setelah menyatakan dukungan kepada Prabowo; mengundurkan diri atau dipecat.
“Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan,” kata Hasto, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (20/8/23), seperti dikutip dari CNNIndonesia, Senin (21/8/23).
Baca Juga: Pasca Bersua Prabowo, Gerindra Tepis Budiman Sudjatmiko Bakal Bergabung
Ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan mentolerir tindakan yang tidak disiplin dari setiap kadernya.
“Partai akan mengambil tindakan tegas. Pilihannya adalah mengundurkan diri atau sanksi pemecatan,” tegas Hasto.
Sanksi terhadap Budiman dijatuhkan setelah mantan aktivis 98 yang juga merupakan kader Partai Banteng ini mengumumkan dukungan kepada Prabowo dan membentuk relawan Prabowo-Budiman atau Prabu.
Deklarasi tersebut dilakukan di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana Budiman bahkan tampil bersama Prabowo.
Hasto menyebut langkah salah satu kadernya ini sebagai bentuk pembajakan oleh kubu Prabowo. Dia mengkritik tindakan ini karena dianggap tidak etis dan bertujuan untuk memecah belah.
Dia juga mencatat bahwa pemilihan lokasi deklarasi di Semarang, Jawa Tengah, memiliki arti tersendiri. Menurutnya, tindakan Prabowo dengan memilih Semarang hanya akan semakin memperkuat dukungan kader-kader PDIP di wilayah tersebut.
“Apa yang terjadi malah menghidupkan semangat seluruh kader PDI Perjuangan, terutama karena pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini akan memperkuat semangat para kader PDI Perjuangan,” katanya.
Baca Juga:Â Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ditetapkan Tersangka Korupsi Pemalsuan Dokumen Tambang
Sementara itu, Budiman mengaku bahwa ia belum dapat mengomentari kabar mengenai pemecatannya. Ia masih menunggu panggilan resmi dari partai.
Kepada CNNIndonesia, Budiman mengatakan, proses pemecatan biasanya dimulai dengan panggilan kepada kader yang bersangkutan. Panggilan tersebut biasanya diberikan setelah beberapa kali surat peringatan.
Budiman juga enggan menjawab ketika ditanya apakah ia telah menerima panggilan resmi dari partai. Meski demikian, sekitar seminggu sebelumnya, ia sempat mendatangi kantor pusat PDIP untuk memberikan klarifikasi mengenai dukungannya kepada Prabowo.
“Saya belum bisa berkomentar, kecuali saya dipanggil resmi,” tandasnya. (CNN/hm22)
