Aceh, MISTAR.ID

Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan dukungan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut sejak akhir November 2025.

Setelah mendapatkan surat dari Aceh, kantor perwakilan PBB di Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan tetap terlibat aktif dalam mendukung respons darurat di wilayah terdampak bencana.

UNDP Indonesia saat ini juga tengah melakukan kajian awal untuk menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat terdampak di Sumatra.

“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” kata pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12/2025), dilansir dari CNN Indonesia.

Sementara itu, UNICEF juga mengonfirmasi telah menerima surat serupa dan tengah mengkaji bidang dukungan yang diminta dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait.

“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah,” ujarnya.

Sejak awal terjadinya rangkaian bencana banjir dan longsor sporadis di akhir November yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya disebut telah bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, serta mitra kemanusiaan untuk mendukung respons darurat.

“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa permintaan keterlibatan lembaga internasional tersebut dilakukan secara resmi.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” katanya, Minggu (14/12/2025).

Di sisi lain, pemerintah pusat hingga kini belum membuka pintu bantuan internasional secara luas untuk penanganan bencana di Sumatra. Meski demikian, sejumlah relawan dan bantuan logistik telah datang dari luar negeri, antara lain dari Malaysia dan China.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan tetap membuka diri terhadap bantuan dari pihak mana pun tanpa mempersulit proses masuknya.

“Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujar Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin (15/12/2025).

Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok tersebut langsung disalurkan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor. Mualem menekankan bahwa dalam kondisi darurat, nilai kemanusiaan harus dikedepankan tanpa melihat latar belakang pemberi bantuan.

Pada hari yang sama, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menyatakan keinginan untuk mengirimkan bantuan kepada Indonesia.

“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern Anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo.

Presiden juga memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap menopang kebutuhan penanganan bencana. Menurutnya, ketersediaan anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak awal.

Salah satu bentuk dukungan APBN adalah penyaluran dana taktis tambahan kepada pemerintah daerah terdampak, masing-masing sebesar Rp20 miliar untuk setiap provinsi dan Rp4 miliar bagi setiap kabupaten atau kota terdampak bencana. (hm20)