Jakarta, MISTAR.ID
Untuk memastikan layanan haji yang sesuai koridor, Badan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV.
Para pejabat yang baru dilantik itu melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji tahun 2026 lebih berintegritas.
Seperti disampaikan oleh Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, pada Senin (30/12/24).
“Salah satu yang penting, kita melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.
Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya di bawah Ditjen PHU Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik.
“Kita berharap dengan pandangan baru dari mereka, dari yang diluar PHU selama ini, akan semakin melengkapi tugas kita, sehingga menjadi lebih baik,” katanya.
Baca juga: Menag: Biaya Haji 2025 Turun
BP Haji, kata Irfan, mengedepankan integritas sebagai syarat utama rekrutmen pejabat dengan melibatkan beberapa mantan penyidik KPK yang dikenal berintegritas tinggi serta individu dari institusi, seperti TNI dan Kejaksaan yang kini resmi bergabung untuk memperkuat lembaga tersebut.
“Kami berharap kehadiran mereka dapat membawa nilai-nilai baik dan menciptakan budaya kerja baru di BP Haji yang berlandaskan integritas,” sebutnya.
Irfan juga berharap, dengan melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, pelayanan haji dapat berjalan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden.
Terkait pelantikan pejabat eselon I, Irfan mengemukakan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. (ant/hm27)
