Muryanto berpendapat, biaya akreditasi sebaiknya tidak menjadi beban di perguruan tinggi, tetapi menjadi tanggungan pemerintah.
“Banyak PT dan prodi yang masih harus inovatif mencari sumber pendapatan untuk mengurangi kesenjangan antara unit cost dengan ketersediaan pendanaan,” ungkapnya.
Disebutkan, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi harus terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi di Indonesia memenuhi performance yang diharapkan.
Kualitas lulusan yang handal hanya bisa dihasilkan dengan penilaian standar yang berlangsung secara berkelanjutan.
Baca Juga: Diduga Digigit Anjing, Pelajar SD St Yosef Sidikalang Dairi Meninggal Dunia
Selain itu, memperkuat penjaminan mutu internal dengan menggunakan teknologi merupakan cara yang paling efektif memastikan layanan Tri Darma PT telah berjalan secara teratur.
“Sebagaimana berbagai indikator yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkatan dunia untuk perguruan tinggi maupun prodi, tidak serumit proses administrasi akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia,” jelasnya.
Melalui kebijakan Permendikbudristek tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diluncurkan, maka ukuran keberhasilan PT dan prodi bukan lagi tentang administratif, tetapi substansi luaran yang dihasilkan serta reputasi PT yang semakin baik.
