Medan, MISTAR.ID

Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAPERTA UMSU) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana dan distribusi minyak di Pulau Sumatra. Desakan itu muncul karena dua persoalan besar, yakni bencana alam dan krisis minyak, yang dinilai kian mengancam keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Bidang Hikmah PK IMM FAPERTA UMSU, Adlina, menilai kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan energi belum berjalan optimal.

“Kurangnya koordinasi, kesiapsiagaan, diversifikasi energi, dan tata kelola yang buruk menjadi akar utama masalah ini,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus meningkatkan sosialisasi, kesiapsiagaan, serta investasi pada energi terbarukan, disertai perbaikan infrastruktur dan pemberantasan penyelewengan.

PK IMM FAPERTA UMSU menyebut bahwa landasan hukum terkait penanganan bencana dan pengelolaan sumber daya energi sudah jelas, mulai dari UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera, hingga Pasal 33 ayat (3) yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi turut menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Ketua Bidang Hikmah PK IMM FAPERTA UMSU, Alvin, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap remeh persoalan lingkungan dan energi.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem penanggulangan bencana dan distribusi minyak, memberikan bantuan kepada korban bencana, menindak pelaku penyelewengan, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi alternatif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. “Ke depan, pemerintah harus bertindak tegas dalam pengelolaan sumber daya alam dan minyak, memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana dan minyak, serta memberikan sanksi berat bagi pihak yang melanggar aturan dan memperparah kondisi bencana dan krisis,” tuturnya.

PK IMM FAPERTA UMSU juga menyatakan keprihatinannya terhadap bencana dan krisis energi yang menimpa Sumatra, serta menegaskan bahwa keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.