Medan, MISTAR.ID
Beberapa waktu belakangan, fenomena Alat Peraga Kampanye (APK) yang mengganggu estetika dan keselamatan para pengendara jalan menjadi viral di media sosial.
Aktor politik yang terlibat dalam kontestasi politik 2024 terlihat kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas dengan dibandingkan memasang APK.
Pengamat sosial, Mujahiddin, mengamati bahwa insiden-insiden terkait baliho yang merusak keindahan estetika kota dan mengganggu warga, khususnya pengguna jalan, semakin marak belakangan ini.
Baca juga : Penindakan Pelanggaran APK, Bawaslu Sumut: Eksekusi Kewenangan Satpol PP
Ia menyebut aturan terkait pemasangan APK di setiap Kabupaten/kota di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah daerah/kota dan KPU.
“Dalam aturan tersebut, jalan protokol dan jalan bebas hambatan tidak boleh menjadi tempat untuk pemasangan APK, termasuk di pepohonan,” ujarnya saat diwawancara mistar.id di salah satu ruangan gedung FISIP UMSU. Jumat (18/1/24).
Namun, terlihat banyak APK tersebar di jalan non-protokol, dan Mujahiddin mengamati bahwa fenomena APK belakangan ini terlihat unik.
