Medan, MISTAR.ID

Pemerintah berencana menambah jumlah polisi hutan guna memperkuat pengawasan hutan. Kebijakan ini muncul dari banjir yang melanda sejumlah daerah di Sumatera akibat rusaknya hutan.

Menurut pengamat lingkungan Medan, Jaya Arjuna, langkah terpenting menyelamatkan hutan bukan penambahan polisi hutan, tetapi pemerintah harus menyiapkan peraturan yang mendukung pengawasan.

"Siapkan segala peraturan yang diperlukan, apa tugas polisi hutan, dan tugas pemerintah kabupaten/ kota," ujar Jaya Arjuna, Kamis (17/12/2025).

Ia mengakui penambahan polisi hutan memang perlu dilakukan jika melihat luas hutan Indonesia, pemerintah juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun itu semua tidak efektif tanpa regulasi yang kuat.

"Ada teknologi, ada drone, ada satelit, jadi yang terpenting itu adalah peraturan diperkuat dan implementasinya," ujarnya.

Menurut Jaya Arjuna, pengawasan juga harus diefektifkan terhadap pos-pos polisi, yang tugasnya memantau keluar masuk angkutan kayu, termasuk jalan kuda di pinggiran hutan.

"Apakah selama pengamatan dan pengawasan mereka sudah maksimal? Serta bagaimana kewenangannya, apakah peraturan tersebut sudah cukup efektif untuk menyelamatkan hutan?" tanyanya.

Selain pengawasan area hutan, Jaya Arjuna juga menekankan perlunya kewenangan mengawasi semua panglong penjualan kayu. Pemerintah harus mengetahui asal-usul kayunya, serta perusahaan apa saja yang menggunakan atau mengelola kayu.

"Jadi pengawasan itu yang lebih penting diefektifkan," tegas Jaya Arjuna.

Kendati personel polisi hutan dibutuhkan, Jaya kembali menekankan, pentingnya penegakan peraturan atau implementasi di lapangan.

Ia mengingatkan pejabat terkait bahwa bencana di Sumatra harus menjadi pukulan yang sangat berat bagi pemerintah, dan pemerintah harus sadar bahwa persoalan ini tidak lepas dari lemahnya menjaga hutan, yang berujung merugikan rakyat.