Medan, MISTAR.ID

Analis politik Sumatra Utara (Sumut), Shohibul Anshor Siregar, menilai pemerintah telah gagal menangani masalah pasca bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat karena tidak menyentuh akar persoalan.

Menurutnya, bencana yang melanda ketiga provinsi di Sumatra terjadi bukan hanya karena faktor alam. Melainkan hasil dari sebuah ekosida yang diproduksi oleh sistem ekonomi-politik.

“Kita tidak sedang menghadapi amukan alam yang buta, melainkan sebuah ekosida yang diproduksi secara manufaktur oleh sistem ekonomi-politik yang kehilangan kewarasannya,” katanya pada Mistar, Senin (29/12/2025).

Ia turut merincikan beberapa poin kritik dan evaluasi bagi pemerintah. Pertama, kegagalan mitigasi dan sikap pemerintah yang dianggap masih terjebak dalam dikotomi administratif.

“Padahal, skala kehancuran dinilai melampaui batas provinsi. Kita mendesak pemerintah menetapkan status Bencana Nasional untuk memastikan pengerahan sumber daya maksimal tanpa hambatan birokrasi daerah yang kapasitasnya sudah lumpuh,” ujarnya.

Kedua, kalkulasi kerugian dangkal, yang membutuhkan audit sosial ekonomi. Pasalnya, ia menilai kalkulasi kerugian resmi pemerintah masih teknokratis dan dangkal.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan audit mendetail, hingga mencari tahu berapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan secara permanen.

“Pemulihan ini tidak mungkin tuntas dalam satu tahun karena yang hancur bukan sekadar fisik, tapi fondasi ekonomi rakyat,” ucapnya.

Ia turut mendesak pemanfaatan kayu sisa bencana untuk prioritas pembangunan kembali rumah rakyat dan fasilitas umum. Selain itu, ia menganjurkan Menteri Perumahan mengalihkan programnya secara konkret ke tiga provinsi terdampak.

Ketiga, ia mendesak audit tanggung jawab korporasi. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban sendirian.

“Karena pemerintah adalah pemberi izin ekstraktif atau sawit dan tambang, maka pemerintah memikul beban moral dan hukum untuk segera menetapkan andil korporasi terhadap bencana ini,” katanya.

Selain itu, ia menuntut audit mendalam untuk menetapkan nilai andil setiap korporasi terhadap kerugian material.

“Jangan ada subsidi ekologis terbalik. Di mana rakyat mensubsidi kerusakan yang diciptakan oleh pemilik modal,” ujarnya.

Kemudian, manajemen data dan komunikasi di masa pemerintahan Prabowo yang sejak awal dinilai telah merontokkan wibawa pemerintah jika menerima bantuan asing.

“Harga diri nasional tidak boleh dibayar dengan nyawa rakyat yang terlambat ditolong. Presiden Prabowo wajib memperbaiki manajemen pemerintahannya. Terbukti berulang kali di tengah bencana, Presiden memperoleh data resmi yang salah dan menyesatkan dari para pembantunya. Keputusan besar tidak boleh lahir dari data yang cacat,” katanya.

Kelima, terkait moratorium total aktivitas ekstraktif. Ia menilai kebijakan reaktif tak akan menyelesaikan masalah.

Shohibul mendesak pemerintah segera menyusun rancangan moratorium total korporasi ekstraktif, termasuk monokultur sawit.

“Tanpa penghentian total aktivitas perusakan di hulu, Sumatra hanya akan terus menjadi laboratorium ekosida dan pemakaman massal,” ucapnya.

Lebih jauh, ia turut mengapresiasi aksi solidaritas masyarakat sipil. Menurutnya, spontanitas organisasi seperti Muhammadiyah, serta langkah nyata sejumlah tokoh seperti Anies Rasyid Baswedan, Ferry Irawan, bahkan Gubernur Jawa Barat KDM, dinilai sangat terpuji.

“Ini menunjukkan bahwa ketika negara gagal hadir secara efektif, solidaritas sosial-kemanusiaan tetap menjadi benteng terakhir bagi rakyat,” ujarnya.

Sehingga, ia menyimpulkan bahwa sangat dibutuhkannya transformasi fiskal dan hukum yang radikal.

“Keselamatan rakyat dan hak-hak alam harus ditempatkan di atas angka pertumbuhan PDB yang menipu. Sumatera tidak boleh lagi dipandang sebagai ladang penjarahan yang sah,” katanya mengakhiri. (hm20)