Medan, MISTAR.ID
Banyaknya penolakan masyarakat Indonesia terhadap para pengungsi rohingnya asal Myanmar terus berhembus. Seperti di Aceh, dengan tegas masyarakat menolak kedatangan para pengungsi rohingya.
Untuk Kota Medan sendiri, jumlah pengungsi rohingnya sebanyak 200 orang. Sementara secara keseluruhan, jumlah pengungsi yang berasal dari berbagai negara seperti Afghanistan, Bangladesh, Pakistan dan lainnya mencapai 1.500 orang.
“Jadi semua pengungsi itu ditempatkan di community house yang berada di kawasan Medan Baru, Helvetia, Selayang, Tuntungan dan Sunggal. Untuk tempat penampungannya UNHCR yang menyediakan,” ucap Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Medan, Andi Mario Siregar saat dikonfirmasi mistar.id, Kamis (21/12/23).
Dijelaskan Mario, para pengungsi yang ada saat ini memang sudah lama ada di Kota Medan, bukan baru datang seperti di daerah lainnya di Indonesia.
Baca juga: Pertemuan Menlu Retno dan UNHCR Bahas Pengungsi Rohingya
“Untuk yang baru-baru ini tidak ada pengungsi yang masuk. Kita juga terus melakukan monitoring guna mengantisipasi masuknya para pengungsi. Sebab kita menganggap jumlah saat ini juga sudah terlalu banyak,” jelasnya.
Kepada para pengungsi yang ada di Kota Medan saat ini, kata Mario, Pemko Medan tetap memberikan bantuan berupa kesehatan dan pendidikan.
“Misalnya untuk kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kota Medan yang menangani, jadi sesuai kebutuhannya masing-masing, nanti OPD terkait yang menangani,” katanya.
Dengan kondisi saat ini, sambung Mario, Pemko Medan berharap UNHCR bisa segera menempatkan para pengungsi ke negara ketiga sesuai keterampilannya masing-masing.
“Kita khawatir alokasi yang dianggarkan untuk para pengungsi malah membuat warga Kota Medan tidak terperhatikan. Oleh karenanya kita harap agar para pengungsi segera dikirim ke negara ketiga. Jika nanti semua sudah dikirim, kita juga siap menerima pengungsi yang baru,” ujarnya.
Baca juga: UNHCR Sebut 664 Imigran Rohingya Masuk Aceh Sepanjang 2022
Adapun pertimbangan lainnya, lanjut Mario, antar pengungsi pun kerap membuat keributan. Begitu juga dengan melakukan demo ke kantor pemerintahan menuntut agar segera dikirim ke negara ketiga.
“Jadi kesulitan kita ini koordinasi dengan UNHCR. Mereka selalu ingin by phone, sementara kantor mereka kita tidak tahu. Sebenarnya itu kondisinya. Kita tidak punya hak mengirim mereka, UNHCR yang berwenang. Makanya kita harap UNHCR bisa bergerak cepat agar permasalahan ini bisa teratasi,” pungkasnya. (Rahmad/hm20)
