Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi III DPRD Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd mengingatkan Pemko Medan agar lebih berempati terhadap kesulitan rakyat.
Pasalnya, saat ini kebutuhan pangan banyak yang naik dan dikhwatirkan inflasi akan melewati batas normal.
Hal ini juga terkait adanya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2022.
Mendagri meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk mengendalikan inflasi yang terjadi.
Baca Juga:Tekan Inflasi, Pemko Medan Jalin Kerjasama Antar Daerah dengan 5 Kabupaten di Sumut
“Diminta, gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antardaerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah,” kata Dhiyaul Hayati mengutip pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kamis (1/9/22).
Politisi PKS ini menegaskan, Pemko Medan harus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui dinas terkait, salah satunya pengadaan pasar murah.
Baca Juga:Pemko Medan Berupaya Stabilkan Harga Bahan Pokok di Pasaran
“Pasar murah dan jaminan ketersediaan bahan pangan harus dikontrol. Dalam hal ini juga harus dilakukan fungsi kontrol dan pengawasan dengan benar,” sebutnya.
Selain itu juga, Dhiyaul juga meminta Pemko Medan segera mengeluarkan hak-hak masyarakat yang tertunda. Bansos dan insentif untuk guru honor juga segera dicairkan.
“Belanja tak terduga bisa digunakan untuk beberapa program pengendalian inflasi daerah jika belum dianggarkan,” ungkapnya.
Baca Juga:Pemko Medan Buka Stand Bank Sampah di Car Free Day di Lapangan Merdeka
Ke depannya, Dhiyaul berharap Pemko Medan bisa lebih bijaksana menyerap APBD dan lebih berempati kepada kesulitan rakyat.
Program-program yang sifatnya seremonial lebih baik dikesampingkan dan diharapkan fokus pada permasalahan rakyat banyak.
“Lebih baik selesaikan dulu bantuan sosial maupun insentif guru honor yang tertunda, karena saat ini banyak harga pangan yang naik. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” tegasnya.(rahmad/hm10)
