Medan, MISTAR.ID

Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No.41, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Senin (25/11/24).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berhasil meraih Kategori Kualitas Tertinggi (Kategori A) dalam penilaian tersebut.

Baca juga:Cegah Rugi Rp279 T per Tahun, Ombudsman Usul Ada Badan Khusus Urus Sawit

Selain itu, 18 kabupaten/kota lainnya menerima penghargaan serupa yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Asahan, Nias Utara, Nias, Batu Bara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Nias Selatan, Karo, dan Tapanuli Selatan.

Kemudian, untuk tingkat pemerintah kota diraih Medan, Binjai, Sibolga, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, dan Gunung Sitoli.

Sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya, masing-masing 13 mendapat kategori B atau Kualitas Tinggi dan 2 Kategori C (Kualitas Sedang).

Baca juga:Kasus Remaja jadi Tersangka, Ombudsman RI Harap Itwasda Polda Sumut Turun Tangan

Penghargaan diserahkan Ketua Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, Pj Gubernur Agus Fatoni, dan Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, James Marihot Panggabean.

James Marihot Panggabean mengatakan hasil penilaian ini belum ada yang masuk ke tingkat nasional.

“Tapi kami sangat mengapresiasi awal tahun 2024 terdapat 4 kabupaten kota yang berada di zona kuning, namun sekarang berdasarkan penilaian hanya ada 2 kabupaten saja yang berada dalam zona kuning,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ada peningkatan yang signifikan dalam kategori Kualitas Tertinggi, di mana pada 2023 hanya diraih 13 pemerintah daerah. “Di tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu 19 daerah (termasuk Pemprov Sumut) yang menempati zona tertinggi,” tambahnya.

Baca juga:Ombudsman RI Minta Tata Kelola Pelayanan Publik UPT Samsat Medan Utara Dibenahi

James juga menjelaskan, beberapa kabupaten/kota belum bisa menerima piagam penghargaan karena LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) yang belum diserahkan.

“Empat pemerintah daerah yang berada di zona kuning pada tahun 2023, tetapi tahun ini menempati posisi tertinggi, belum dapat menerima piagam penghargaan karena LAHP, yang juga merupakan peraturan dari Pimpinan Ombudsman RI,” jelasnya.

Acara dihadiri Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, James Marihot Panggabean, Ketua Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, kepala daerah dan sekretaris daerah se-Sumatera Utara. (amita/hm17)