Medan, MISTAR.ID

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan 2 juta hektare tanah belum tersertifikasi, dari total 4 juta hektare tanah yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini dikatakannya usai melakukan rapat koordinasi tentang penyelesaian masalah pertanahan di Sumut bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution, Rabu (7/5/2025).

"Kita targetkan tanah yang sudah tersertifikasi mencapai 70% dalam jangka waktu empat tahun ke depan," katanya pada media.

Dalam rapat itu, Nusron juga membahas mengenai lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare. Menurut Nusron, tanah tersebut tidak lagi milik PTPN.

Tanah itu sudah masuk kategori tanah negara bebas dan pemberian tanah menjadi wewenang Kementerian ATR BPN.

“Kami akan rapat khusus dengan Pak Gubernur lagi, sama Bupati, untuk mengatur ini, supaya tercermin dan tercipta prinsip keadilan dan pemerataan. Jadi tanah itu akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria," ujar Nusron.

Dikatakan Nusron, jangan sampai tanah negara diambil alih oleh pihak yang tidak berwenang.

"Jangan sampai orang yang tidak berhak mendapat. Begitupun sebaliknya, jangan sampai orang yang berhak mendapat tapi malah tidak mendapat,” ucapnya.

Politisi Golkar itu pun mengatakan prinsip utama soal pertanahan tersebut yakni memberikan keadilan kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

“Jadi, masyarakatnya bahagia tetapi pemerintah tidak dirugikan. Dalam artian tidak ada aset yang terdisrupsi,” tuturnya.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution dalam sambutannya sempat menyinggung daerah yang banyak memiliki lahan eks HGU seperti Asahan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat.

Bobby berharap permasalahan pertanahan di Sumut bisa diselesaikan. "Permasalahan pertanahan di Sumut cukup banyak. Kita berharap dengan kehadiran Menteri ATR/BPN ke Sumut bisa membantu kita (Pemprov Sumut) menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada," katanya. (iqbal/hm25)