Medan, MISTAR.ID
Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menawarkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui pinjaman online (pinjol) terus menjadi pembahasan berbagai pihak. Beberapa pihak ada yang sepakat dan ada pula yang tidak.
Seperti Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari yang dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Sebab sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online, mulai dari bunga cicilan yang semakin besar dan hal lain sebagainya.
“Seharusnya pihak kampus bekerjasama dengan bank pemerintah, karena regulasinya lebih aman dan jelas. Bisa juga dibuat program mahasiswa entrepreneur,” ucap Sudari, Senin (5/2/24).
Baca juga :Â Ekstrakurikuler yang Bisa Membuka Peluang Kerja bagi Mahasiswa
Jika itu dilakukan, kata Sudari, akan lebih memudahkan serta para mahasiswa bisa memiliki penghasilan sendiri dan bisa belajar bertanggung jawab.
“Ini juga bisa menjadi bibit-bibit entrepreneur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena semakin banyak UMKM yang berdiri. Selain belajar mandiri, orang tuanya juga tidak perlu memikirkan uang per bulan untuk anaknya. Karena mereka memiliki usaha,” katanya.
Setelah dibentuk program entrepreneur, sambung Sudari, Pemerintah harus aktif untuk melakukan pengembangan.
Baca juga :Â Program Beasiswa, PT DPM Berangkatkan Putra/i Terbaik Dairi Kuliah di China
“Pembinaan harus dilakukan serius agar usaha yang dimiliki mahasiswa ini berkembang dengan baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Institut Teknologi Bandung (ITB) belakangan ini ramai dibicarakan karena menawarkan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dengan cara dicicil kepada mahasiswa melalui layanan pinjaman daring (online) Danacita. Kerja sama antara Danacita dan ITB sudah terkonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (rahmad/hm18)
