Medan, MISTAR.ID
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) mengkritik wacana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) terkait penambahan 22 Komando Daerah Militer (Kodam) di sejumlah wilayah Indonesia.
Penambahan Kodam ini rencananya dibentuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan KSAD Jenderal Maruli Simanjutak saat mengunjungi Panti Asuhan Bait Allah di Medan, Selasa (7/1/25) lalu.
KontraS Sumut berpandangan bahwa tidak ada urgensinya KSAD melakukan penambahan Kodam dari yang saat ini berjumlah 15 Kodam menjadi 37 Kodam apabila wacana tersebut direalisasikan.
“Penambahan 22 Kodam ini patut dipertanyakan urgensitasnya. Mengingat negara dalam kondisi normal, tidak ada keharusan yang mendesak bagi TNI untuk menguatkan fungsi teritorialnya,” kata staf Opini Publik KontraS Sumut, Adhe Junaedy, dalam keterangan persnya yang diterima Mistar, Jumat (10/1/25).
Baca Juga :Â KSAD Resmikan 50 Titik Sumber Air Bersih di Kawasan Danau Toba
Adhe menilai apabila wacana tersebut direalisasikan, maka pada akhirnya para prajurit TNI akan bekerja jauh dari tupoksi maupun ruang lingkup tugas pokoknya, yaitu menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.
“Kecenderungannya TNI justru difungsikan untuk menyentuh aspek keamanan, intelijen, aspek sosial, dan kemasyarakatan yang seharusnya menjadi ranah institusi lain. Pernyataan KSAD yang mengatakan penambahan Kodam ini nantinya bisa membantu masyarakat yang miskin, lapar, dan stunting adalah contohnya,” sebutnya.
KontraS Sumut juga menilai bahwa penambahan Kodam baru hanya akan membuat anggaran militer menjadi boros. Adhe pun menyayangkan apabila anggaran militer malah dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada urgensitasnya.
“Akan lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat utama sistem senjata (alutsista) yang modern serta meningkatkan kesejahteraan prajurit di lapangan,” tambahnya.
