Medan, MISTAR.ID
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuahman Purba angkat bicara terkait kisruh seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di beberapa daerah, termasuk Mandailing Natal (Madina), Tapanuli Selatan (Tapsel), Langkat, dan Batubara. Ia menekankan perlunya transparansi dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
“Setiap Kepala Dinas Pendidikan (Kadis) harus berani mengatakan bahwa penerimaan P3K ini harus betul-betul transparan. Tidak ada lagi yang mengatakan bahwa ‘mesti ada sesuatu’ baru bisa masuk P3K. Itu mohon menjadi perhatian,” ungkap Purba, saat ditemui di Helvetia, Medan, Rabu (24/1/24).
Tuahman Purba menyoroti serius adanya indikasi pungli dalam seleksi rekrutmen PPPK. Praktik pungli ini, masih katanya, diwarnai dengan bimbingan dan bocoran sebelum ujian, serta modus syukuran yang sebenarnya hanya menjadi celah untuk membiarkan terjadinya pungli dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.
Baca juga:Â Setelah Seminggu, Kadisdik Madina Resmi Tersangka Suap PPPK
“Ini jelas ada oknum yang berani bermain kotor,” tudingnya.
Lebih jauh, anggota DPRD Sumut komisi E itu mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR di daerah untuk memberikan transparansi dan berani membuktikan bahwa tidak ada pungli.
Tuahman Purba pun mendesak kepala dinas segera mengusut tuntas dan dibawa ke ranah hukum.
“Saya minta, usut semua dan proses secara hukum agar ada efek jera,” pungkasnya. (Hutajulu/hm20)
