Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mendorong pemerintah melakukan pemulihan jaringan maupun saluran irigasi secara terintegrasi di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan dan aspirasi masyarakat, khususnya para petani, terkait rusaknya saluran irigasi yang mengairi lahan persawahan saat pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun 2025–2026.

Menurutnya, kerusakan irigasi berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. Padahal, program ketahanan dan swasembada pangan merupakan agenda nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan impor serta menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Kesulitan saat ini dalam memperbaiki irigasi adalah keterbatasan kewenangan wilayah. Padahal, ketahanan pangan adalah program nasional. Artinya, kita tidak bisa lagi melihat irigasi itu menjadi kewenangan siapa, tetapi harus menjadi sesuatu yang terintegrasi,” ujarnya kepada Mistar di Gedung DPRD Sumut, Rabu (24/2/2026).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, meskipun sebagian besar persoalan irigasi berada di bawah kewenangan kabupaten atau pemerintah daerah, kondisi ini kerap menjadi kendala dalam percepatan perbaikan karena membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Ia menegaskan, ego sektoral harus dikesampingkan demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Ia mencontohkan sejumlah wilayah di Kabupaten Simalungun seperti Kecamatan Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, dan Huta Bayu Raja yang sebelumnya dikenal sebagai lumbung pangan.

“Karena irigasi rusak, banyak lahan sawah beralih fungsi menjadi tanaman keras seperti ubi dan lainnya. Ini tentu berdampak pada produksi padi kita. Cita-cita dan program nasional untuk ketahanan pangan juga menjadi terhambat,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat dapat duduk bersama menyusun langkah konkret pemulihan irigasi secara menyeluruh dan terkoordinasi, khususnya di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Ketua DPD Partai Golkar Simalungun itu menilai, dengan sistem irigasi yang baik dan terintegrasi, Sumatera Utara diyakini mampu kembali memperkuat posisinya sebagai daerah penopang ketahanan pangan nasional.

“Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, semua harus terintegrasi. Jangan dipisah-pisah. Kita harus mendorong ini agar sukses dan Indonesia benar-benar berdaulat secara pangan,” tegasnya.