Menanggapi masalah ini, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Suhelmi mengatakan jika pemilik PT Zulindo tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab, pihak perusahaan atau yang mewakili tidak turut hadir dalam rapat.
“Jika tidak bisa hadir seharusnya ada yang mewakili. Kalau ia tidak bisa kan ada yang lain. Dengan begitu ini menjadi jelas, bahwa mereka tidak hadir. Ada berita acaranya,” ujarnya kepada para korban.
Rapat ini juga meminimalisir adanya argumen-argumen pribadi, agar dapat menelaah apakah PT. Zulindo ini merupakan perusahaan bodong atau tidak. Dengan mencermati kasus yang sedang terjadi.
Suhelmi menyimpulkan Komisi E bersama Kemenag Sumut dan para korban akan melakukan audiensi ke kantor Kemenag Republik Indonesia dengan menghadirkan pemilik PT Zulindo.
Baca juga:Â Jemaah Umroh Tertipu Hingga Rp91 Miliar
“Untuk itu disimpulkan bahwa 11 Oktober nanti, setelah melayangkan surat kepada Kemenag Sumut, Komisi E dan perwakilan korban akan dibawa berdiskusi dengan Kementerian. Jika nantinya pelaku tidak Hadir maka kami berharap, Kementerian Pusat dapat membekukan izin travel tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya, PT Zulindo berjanji akan memberangkatkan puluhan jemaah untuk melaksanakan ibadah umrah pada April 2023. Namun, hingga September 2023, para jamaah belum juga diberangkatkan.
PT Zulindo sendiri berkantor pusat di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan kantor di Medan diklaim sebagai kantor franchise yang dipegang oleh Syahad Ahmad. (Dinda/hm20)
