Medan, MISTAR.ID
Pusat Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Puspeka) Kemendikbudristek menegaskan urgensi kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sipil sebagai pondasi kokoh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa.
Dalam forum pertemuan dengan lembaga layanan Dikti di Jakarta, para pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi, khususnya di sektor swasta, dalam membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan yang menjadi narasumber pada pertemuan tersebut, menyoroti keberhasilan sejumlah daerah yang telah berhasil mengimplementasikan pola kerjasama ini. Ia menekankan bahwa keterlibatan lembaga masyarakat sipil, seperti LSM, dalam inisiatif pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat menjadi modalitas yang efektif dan inklusif.
Baca juga: Komnas Perempuan Soroti Kekerasan Seksual, Pemilu 2024 Jadi Pintu Solusi
“Perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sipil perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual,” ujar Veryanto, saat dihubungi Selasa (30/1/24).
Kerjasama ini bukan sebatas penciptaan Satgas PPKS, melainkan mendesain berbagai program edukasi dan advokasi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Keberhasilan beberapa daerah menunjukkan bahwa pelibatan lembaga masyarakat sipil dapat menghasilkan dampak positif dan memperkaya perspektif dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa.
