Medan, MISTAR.ID

Kepala Tim (Katim) Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Utara (Sumut), Torang Rambe, menyebutkan calon jemaah haji yang tidak memiliki BPJS Kesehatan bisa dibantu dengan beberapa cara.

"Sekarang namanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), nah yang tidak memiliki itu ada banyak solusinya, pertama meminta tolong keluarga untuk mengurus. Kedua, biasanya dibantu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) setempat," katanya ketika di konfirmasi mistar.id, Minggu (16/2/25).

Diketahui sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan seluruh jemaah haji reguler dan petugas haji 1446 H/2025 memiliki BPJS Kesehatan aktif.

"Sejak awal sudah dilakukan sosialisasi, kemarin langsung dari pusat, kesehatan, Kemenag, dan JKN memberikan bahan-bahan bagi jemaah bisa menyiapkan diri untuk itu," ucapnya.

Sambungnya, ketika jemaah mau datang, Kemenag akan menyurati pemerintah kabupaten/kota supaya membawa dokumen yang disyaratkan.

"JKN menjadi persyaratan wajib, itu digunakan selama di Indonesia. Kalau keluar negeri sudah ditanggung BPIH," ujarnya.

Lanjutnya, jika dalam perjalanan menuju asrama jemaah harus mendapat perawatan, maka JKN itulah yang dipergunakan.

"Peraturan berubah-ubah, untuk saat ini begitulah aturannya. Mari kita ikuti saja," tuturnya. (amita/hm20)