Hasil Survei FK PUSPA Medan: 100% Anak Terbeban dengan Pembelajaran Daring

Medan, MISTAR.ID

Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan (FK PUSPA), Medan Muhammad Jaelani mengatakan, masih banyak persoalan-persoalan dalam pemenuhan hak anak seperti persoalan pendidikan dan persoalan kesehatan di masa pandemi saat ini.

Salah satunya dalam persoalan pendidikan pembelajaran secara jarak jauh saat ini dengan kurikulum 13, yang menjadi kendala bagi anak-anak SD, SMP ataupun SMA.

Sedangkan dalam persoalan kesehatan bagaimana anak-anak tidak terpapar akan virus Covid-19. Untuk itu perlunya pemangku kepentingan termasuk anak-anak dapat duduk bersama untuk melahirkan berbagai rekomendasi dan tindak lanjut yang diambil bersama.

“Dari kami sendiri yakni FK PUSPA bagaimana bisa membantu masyarakat dan pemerintah untuk hak anak ini. Berdasarkan penelitian yang baru-baru ini kami lakukan dengan melibatkan stakeholder lainnya bahwa 100% anak mengaku dibebankan lebih banyak tugas selama pelajaran jarak jauh (PJJ) dibandingkan pembelajaran tatap muka sebelum Pandemi Covid-19. Data ini mengambil sebanyak 31 sampel anak SD, SMP dan SMA,” sebutnya dalam Webinar Dialog Multistakeholder Pemenuhan Hak Anak dalam Situasi Pandemi Covid-19, Selasa (3/8/21) sekira pukul 11.00 WIB.

Baca Juga:Kuota Belajar Gratis untuk PJJ Lanjut Maret-Mei

Menurut Jaelani, hal ini karena anak-anak jenuh dan stres belajar daring disebakan banyak pelajaran yang sulit dipahami. Mereka juga ingin bertemu dengan teman-temannya. Tak hanya melakukan survei pada anak-anak, pihaknya juga melakukan penelitian pada sebanyak 626 orang tua dan 142 guru yang tergabung dari guru SD, SMP dan SMA.

“Dari hasil survei ini kami menemukan bahwa 59% orang tua mengatakan anaknya tidak memahami pembelajaran dengan baik. Ingin dilakukan pelajaran tatap muka (PTM) namun dengan prokes yang ketat sebab sebagian orang tua tidak memiliki kemampuan dalam mengajari anak. Sedangkan hasil survei guru sebanyak 88% guru juga menginginkan PTM terbatas dikombinasikan dengan PJJ,” terangnya.

Maka, FK PUSPA mendorong Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) untuk mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum khusus atau modifikasi kurikulum 13 yang memiliki standar dan petunjuk modifikasi kurikulum 13. Penting juga meningkatkan kompetensi guru.

Baca Juga:DPRD Siantar Panggil Kadisdik Untuk Evaluasi PJJ

“Selain itu penting juga peningkatan kepala sekolah dalam pengelolaan PJJ dan PTM terbatas dengan pendampingan. Bila adw PTM mendorong Pemko Medan dalam pengawasan prokes yang ketat dalam pembelajaran selama pandemi Covid-19. Kami juga mendorong Pemko Medan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan untuk membentuk tim penguatan dan pemantauan belajar anak di masa pandemi. Pemko Medan juga perlu melakukan pemantauan dan memastikan anak-anak mendapatkan bantuan paket internet yang diselenggarakan pemerintah pusat,” sebutnya.

Sementara itu, dalam webinar ini juga menghadirkan perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang juga tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Inke Nadia D Lubis M Ked, SpA PhD menuturkan, bahwa 1 dari 9 konfirmasi Covid-19 itu terjadi pada anak dibawah usia 18 tahun.

Sedangkan tingkat kematian pada anak ini sudah tertinggi di Asia Pasifik, dengan jumlah kasus pada anak yang terbanyak di dunia.

“Sebagian besar anak itu memang tidak bergejala. Namun bila dilakukan PTM maka bisa menjadi sumber penularan yang sangat tinggi bisa membawa penyakit ke rumah atau di sekolah. Sehingga PTM ini sangat memiliki risiko tinggi untuk lonjakan kasus. Seperti beberapa minggu terakhir ini kasus penularan pada anak sudah jauh meningkat dari sebelumnya jadi ini menjadi pertimbangan bila melakukan PTM,” jelasnya.

Baca Juga:Curhat Anak Sekolah di Masa Pandemi, Sulit Membeli Paket Belajar 

Ditambahkannya, berdasarkan data 3 minggu yang lalu masih ada kabupaten/kota yang berada di zona hijau ada juga yang tidak beresiko tinggi, Namun saat ini kasus ini bergeser ke kanan sebab di kabupaten/kota ini kasus penambahan Covid-19 terus meningkat dilaporkan.

“Dari data mingguan kita sejak Juni 2020 hingga Senin 2 Agustus 2021. Bila dilihat di awal pandemi untuk kasus Covid-19 pada anak itu cukup rendah dengan kenaikan per minggu kurang lebih 20 kasus sampai 23 kasus. Memasuki libur panjang lebaran meningkat hingga 89 kasus per minggu. Dan saat kita lakukan swab massal di bulan September itu meningkat sampai 379 lalu menurun kembali,” paparnya.

“Namun, meningkat kembali saat libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian sehabis libur panjang stabil dengan 50 kasus per minggu dan kembali naik di April lantaran libur lebaran hingga 100 kasus per minggunya sampai akhir Juni 120 Khusus dan saat ini dalam minggu-minggu ini ada 655 kasus baru dan ini jumlah tertinggi dalam Sumut. Maka PTM masih beresiko tinggi dilaksanakan,” pungkasnya.(anita/hm10)