Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Salman Alfarisi sambut baik kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pergantian pejabat oleh kepala daerah baru.

Hal tersebut disampaikan Salman saat merespon kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang mempersilahkan kepala daerah baru dilantik nantinya melakukan pergantian pejabat di lingkungannya masing-masing dalam rangka membangun kerjasama yang solid.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mempersoalkan bila kepala daerah yang baru dilantik melakukan pergantian pejabat di lingkungannya pemerintahan.

“Kita sambut baik kebijakan Mendagri tersebut, harus segera dan jadi momentum perbaikan bagi kepala daerah yang baru untuk Sumatera Utara jadi lebih baik lagi,” ungkap Salman Alfarisi, melalui pesan tertulis, Selasa (4/2/25).

Ia juga mengungkapkan, ada banyak persoalan di Sumut yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, dan hal ini bisa dicapai jika pemerintah daerah benar-benar memiliki kerjasama yang baik.

“Ada beberapa masalah yang perlu dibenahi terkait infrastruktur, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang menuntut dilakukannya penyegaran personal aparatur pemerintah. Bahkan banyak perusahaan daerah yang telah lama sekarat dan yang bertahan pun perkembangannya tidak signifikan” jelasnya.

Menurut Salman, dengan dijalinnya kerjasama dari pemimpin Sumut mampu mengatasi berbagai permasalahan, mengingat banyaknya persoalan lingkungan yang mengakibatkan bencana. Persoalan ini perlu kebijakan dan keberanian pejabat dalam mengatasi di lapangan.

“Kepala daerah sangat jelas perlu memiliki pejabat yang mampu mengeksekusi kebijakan di lapangan. Hari ini kita melihat, pengawasan lingkungan yang terkesan memberikan peluang terjadinya industrialisasi eksploitasi alam yang mengakibatkan banjir dan rusaknya lingkungan serta kawasan pemukiman,” tuturnya.

Salman menjelaskan, persoalan pendidikan dan kesehatan harus menjadi penanganan program prioritas, dimana penyelesaian dua program tersebut membutuhkan pejabat yang memiliki kecakapan

“Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang buruk terutama terkait tata kelola tersedianya tenaga pendidikan dan kesehatan maupun pemenuhan standar pelayanan menjadi persoalan serius di Sumut. Hal ini perlu langkah cepat dan strategis kepala daerah dalam menunjuk para pembantunya, sehingga penyelesaian persoalan di masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah, ia menilai belum adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan, sehingga banyak terjadi efisiensi belanja yang berpengaruh buruk terhadap pelayanan terutama di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat Sumut.

“Pemerintah Sumut perlu memiliki para pembantunya yang mampu berinovasi dalam menciptakan terobosan yang baik dalam meningkatkan PAD yang nantinya dapat menunjang pembangunan secara keseluruhan, terutama dalam mendukung pelayanan program pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.

Pria 52 tahun itu juga menyoroti lemahnya tata kelola pariwisata, pembinaan anak-anak muda dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah di Sumut. (ari/hm17)