Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dapat menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara utuh guna mendukung pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.

Ia menegaskan, kucuran dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun kembali permukiman dan perumahan warga yang terdampak bencana, serta memperbaiki infrastruktur yang rusak dan memulihkan perekonomian masyarakat.

“Kita berharap TKD dikembalikan secara utuh. Dana itu sangat dibutuhkan untuk membangun pascabencana, baik permukiman, perumahan, infrastruktur yang rusak, hingga bantuan pemulihan ekonomi masyarakat. Semua itu membutuhkan dana yang tidak sedikit,” ujarnya kepada MISTAR, Senin (12/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, penanganan pascabencana longsor dan banjir di berbagai kabupaten/kota di Sumut membutuhkan dukungan anggaran yang maksimal. Menurutnya, ketersediaan dana yang memadai menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan.

“Kita berharap pemerintah pusat bisa menyamakan perhatian kepada Sumut seperti yang diberikan kepada Aceh. Paling tidak, anggaran yang ada saat ini bisa ditambah apabila TKD tersebut dikucurkan secara penuh,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu.

Ia turut menyoroti pemangkasan anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang menurutnya sangat berdampak pada kemampuan daerah dalam melakukan penanganan pascabencana. Pasalnya, ia mengatakan jika dana yang sebelumnya dipangkas dapat disalurkan, maka proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.

“Anggaran Rp1,2 triliun yang sebelumnya dipangkas itu sangat berarti. Artinya, anggaran yang tersedia saat ini cukup menyusut dan tentu berpengaruh pada program pemulihan. Saya rasa jika ini dikucurkan, akan memperkuat kita dalam melakukan percepatan pemulihan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar segera melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan daerah dalam penanganan pascabencana.

“Gubernur harus segera membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan dan menjelaskan secara detail kondisi serta kebutuhan Sumut pascabencana,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah telah mengembalikan pemangkasan anggaran TKD Provinsi Aceh tahun 2026 sebesar Rp1,7 triliun. Pengembalian tersebut diberikan sebagai bentuk upaya percepatan pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.