Medan, MISTAR.ID

Pengamat sosial Sumatra Utara (Sumut), Shohibul Anshor, menilai fenomena alumni beasiswa LPDP yang enggan kembali ke tanah air dan lunturnya pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) hingga memilih berpindah kewarganegaraan mendapat kritik tajam.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut itu menilai kondisi tersebut sebagai sinyal bahaya bagi masa depan kepemimpinan nasional.

“Persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi mencerminkan kegagalan filosofis dalam mencetak kader bangsa yang berintegritas dan loyal terhadap negara,” ujarnya pada Mistar, Rabu (24/2/2026).

Menurutnya, anggaran triliunan rupiah yang dikelola LPDP seharusnya menjadi instrumen strategis dalam membentuk pemimpin masa depan dengan komitmen kebangsaan tinggi. Namun, realitas adanya alumni yang tidak kembali ke Indonesia justru menunjukkan adanya celah besar dalam sistem seleksi.

“Kita harus berani jujur mengevaluasi. Jangan-jangan pola dan sistem rekrutmen kita benar-benar bermasalah. Bagaimana mungkin investasi besar negara justru menghasilkan individu yang secara filosofis ‘berkhianat’ pada tanah airnya sendiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, jika proses persemaian salah, maka hasilnya pun akan bermasalah. Indonesia, kata dia, tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi intelektual yang memiliki rasa tanggung jawab dan utang budi kepada rakyat.

Akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu turut menarik perbandingan historis dengan era Mafia Berkeley pada masa Soeharto. Kelompok teknokrat tersebut dikenal sebagai ekonom lulusan Barat yang membawa konsep modernisasi linear ala W. W. Rostow.

“Obsesi pembangunan yang terlalu berorientasi pada model Barat berpotensi membuka ruang eksploitasi ekonomi dan ketergantungan. Ia mengkritik fenomena Baratisme, yakni pola pikir yang menganggap standar Barat lebih unggul, namun berujung pada penguatan sistem global yang tidak selalu berpihak pada kepentingan nasional,” tuturnya.

Selain LPDP, ia turut menyoroti pendidikan kedinasan di berbagai kementerian dan lembaga negara. Ia menilai, pola pendidikan tersebut berpotensi melahirkan elitisme sempit serta semangat korps berlebihan.

Menurutnya, semangat solidaritas yang terlalu kuat di dalam instansi justru dapat menggeser loyalitas dari negara menjadi loyalitas kelompok.

“Internal kementerian sering mengklaim program pendidikan mereka berhasil berdasarkan indikator birokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan berbagai sektor nasional masih menghadapi keterpurukan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa pembenahan sistem seleksi dan pembinaan, institusi pendidikanbaik luar negeri maupun dalam negeri berpotensi melahirkan intelektual tanpa akar kebangsaan.

“Perpindahan kewarganegaraan sebagian alumni merupakan puncak dari krisis keterikatan moral terhadap bangsa. Fenomena ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Ia mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem seleksi, pembinaan, serta pengawasan penerima beasiswa dan pendidikan kader negara.

“Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk mencetak agen-agen baru bagi kolonialisme modern yang hanya peduli pada karier pribadi, sementara bangsa ini terus menghadapi berbagai tantangan,” ucapnya.

Ia berharap, evaluasi tersebut mampu memastikan bahwa investasi pendidikan benar-benar menghasilkan pemimpin yang berintegritas, berakar pada nilai kebangsaan, dan berkomitmen membangun Indonesia. (hm20)