17 C
New York
Thursday, May 16, 2024

Sudan Umumkan Gencatan Senjata pada Idul Adha

Toronto, MISTAR.ID

Pemimpin de facto Sudan dan panglima militer Abdel Fattah al-Burhan mengumumkan gencatan senjata “sepihak” pada Selasa (27/6/23) yang merupakan hari pertama liburan Idul Adha.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Burhan mengatakan seluruh dunia telah melihat kejahatan pembersihan etnis dan genosida dilakukan di Khartoum, Ubaid, Zalin, Nyala dan Junaynah.

Burhan menyatakan bahwa angkatan bersenjata melakukan tugasnya untuk melawan “konspirasi berbahaya” ini dan berterima kasih kepada rakyat Sudan atas dukungan mereka kepada angkatan bersenjata.

Baca juga : Militer Sudan Tuding RSF Melanggar Gencatan Senjata

Burhan mengumumkan bahwa Komandan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, yang telah berkonflik dengan militer sejak 15 April, ingin mendirikan kerajaannya sendiri “di atas tubuh dan tengkorak rakyat Sudan.”

Dia menegaskan, angkatan bersenjata siap menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh rakyat Sudan.

Dagalo juga mengumumkan gencatan senjata “sepihak” sebelum Idul Adha dan pada hari pertama.

Baca juga : RSF Setuju Perpanjang Gencatan Senjata 72 Jam di Sudan

Pada tanggal 15 April, pertempuran dimulai di dalam dan sekitar Khartoum antara tentara Sudan dan RSF.

Lebih dari 600 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam konflik di Sudan.

Ketidaksepakatan antara pihak yang bertikai mengenai integrasi RSF ke dalam tentara telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Baca juga : Parlamenter Arab Mengusulkan Tindakan Lebih Aktif untuk Menangani Krisis Sudan

Integrasi adalah syarat terpenting dalam perjanjian interim Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak 2021 setelah tentara membubarkan pemerintahan sementara Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat. Kekuatan politik negara mengutuk langkah militer sebagai “kudeta”.

Masa transisi di Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar Al Bashir, semula direncanakan berakhir dengan pemilu pada 2024. (ant/hm18)

Related Articles

Latest Articles