RUU Rusia Larang Warganya Operasi Ganti Kelamin Hindari Wajib Militer

Moskow, MISTAR.ID

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan anggota parlemen Rusia pada Selasa (30/5/23) akan melarang warga di negara itu melakukan operasi penggantian alat kelamin, imbas enggan dimobilisasi untuk perang maupun wajib militer.

Sebanyak 400 orang anggota majelis rendah parlemen State Duma berada di balik usulan larangan tersebut.

“RUU ini akan melarang intervensi medis yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang,” kata salah satu penggagas RUU itu, Pyotr Tolstoy seperti dikutip, Rabu (31/5/23).

Baca juga:Rusia Dituding Menyiksa Pekerja Tenaga Nuklir Zaporizhzhia

Para pejabat Rusia selama ini menganggap operasi ganti kelamin semacam itu bisa berdampak pada kemampuan pertahanan negara di tengah perang melawan Ukraina belakangan ini.

Sejalan dengan itu, Tolstoy mengakui RUU ini diajukan sebagian karena hambatan mobilisasi. “Ini terkait baik karena keinginan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak dan sebagian karena hambatan mobilisasi. Ini bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi kami,” ujarnya.

Namun RUU ini disebut mengecualikan operasi penggantian kelamin untuk mengobati anomali kongenital pada anak-anak.

Baca juga: Drone Ukraina Diduga Menyerang Ibu Kota Rusia

Salah seorang anggota State Duma anonim menyebutkan, ada insiden berulang dari para pria yang ingin mengubah jenis kelamin mereka untuk menghindari wajib militer.

“Banyak anak muda yang telah mendatangi klinik swasta untuk menandatangani perubahan jenis kelamin agar menghindari wajib militer imbas operasi militer khusus di Ukraina,” ucapnya.

Ketua Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin mengataka,n beberapa orang mengubah jenis kelamin mereka untuk menghindari dikirim berperang di Ukraina. Dia pun menilai, langkah tersebut adalah penipuan yang jelas bertentangan dengan kepentingan negara.

Baca juga: Pimpinan Wagner Mendesak Jaksa Menyelidiki Kejahatan Pejabat Rusia

Mengutip data Kementerian Dalam Negeri Rusia, melaporkan pada 2022, tahun saat invasi di Ukraina dimulai, jumlah orang Rusia yang menerima paspor baru setelah penggantian jenis kelamin meningkat secara dramatis.

Pada 2020, sebanyak 428 paspor dikeluarkan sehubungan dengan perubahan penanda gender. Jumlah itu kemudian naik menjadi 554 pada 2021. Lalu pada 2022, angka itu meroket hingga 936 usai invasi skala besar berlangsung. (cnn/hm16)