Seoul, MISTAR.ID
Saat kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), lembaga pengawas nuklir PBB, berkunjung ke Korea Selatan pada Sabtu, ratusan orang berunjuk rasa di jalanan Seoul.
Kunjungan Rafael Grossi, kepala jenderal IAEA, bertujuan untuk meredakan kekhawatiran tentang rencana Jepang untuk membuang air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima.
Setelah melakukan kunjungan sebelumnya ke Jepang, Grossi tiba di ibu kota Korsel pada Jumat, 23 Juli, untuk bertemu menteri luar negeri dan pejabat  di bidang keamanan nuklir selama kunjungan di negara tersebut.
Kementerian menyatakan bahwa Menlu Park Jin mengatakan bahwa Seoul setuju bahwa air yang terkontaminasi harus diverifikasi untuk keamanan dan diproses dengan cara yang selaras dengan standar dan patokan internasional.
Baca juga :Â China Cegah Impor Produk Makanan Laut dari Jepang Imbas Limbah Nuklir
Park juga meminta bantuan IAEA untuk memastikan keamanan dan memberikan dukungan kepada masyarakat, menurut pernyataan itu.
Untuk memprotes rencana pelepasan, ratusan orang, termasuk anak-anak dan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Korea, turun ke jalan pada Sabtu. Beberapa pendemo membawa spanduk dan balon biru dalam motif ikan paus.
Karena pelepasan tidak membahayakan manusia, tidak logis untuk menganggapnya baik. Seorang siswa bernama Kim Han bi mengatakan, “Hewan juga hidup di lautan.”
Sebelum itu, Grossi menyatakan dalam wawancara dengan Reuters sehari sebelumnya bahwa dua anggota tim menyuarakan keprihatinan melalui satu alias.
Grossi dijadwalkan bertemu dengan anggota oposisi Partai Demokrat Korea yang selama ini menentang rencana pelepasan dari Jepang pada hari Minggu.
Pemerintahan Presiden Yoo Suk Yeol berhati-hati terhadap rencana pelepasan air limbah dari Jepang karena mereka berusaha memperbaiki hubungan dengan Tokyo.
Namun, masyarakat Korsel marah atas rencana itu, yang mendorong banyak orang untuk memborong garam laut.
Meskipun Korsel menyetujui rencana tersebut, larangan terhadap makanan laut dan produk makanan yang berasal dari wilayah Fukushima akan tetap berlaku. (Reuters/Antara/hm19)
