London, MISTAR.ID
Perusahaan telekomunikasi Inggris tidak boleh memasang peralatan 5G Huawei setelah September 2021, sebagai bagian dari rencana untuk membersihkan peralatan perusahaan asal China dari jaringan seluler berkecepatan tinggi, Reuters melaporkan, Senin (30/11/20).
Pemerintah Inggris telah memerintahkan semua peralatan Huawei dihapus dari jaringan 5G-nya hingga akhir 2027, sejalan dengan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, yang mengatakan perusahaan tersebut menimbulkan risiko keamanan.
China telah mengkritik keputusan itu, sementara pekan lalu Huawei mengatakan kecewa Inggris berusaha untuk mengecualikannya dari peluncuran 5G setelah penerbitan undang-undang baru yang dapat membuat perusahaan-perusahaan didenda 100.000 pound (sekitar Rp1,8 miliar) jika mereka melanggar larangan tersebut.
Baca Juga:Inggris Berikan Persetujuan Vaksin Covid-19 Pfizer
Pengumuman itu muncul menjelang perdebatan tentang undang-undang telekomunikasi baru di parlemen, sekaligus menetapkan jadwal untuk pencopotan peralatan.
“Saya menetapkan jalur yang jelas untuk penghapusan lengkap vendor berisiko tinggi dari jaringan 5G kami,” kata menteri digital Oliver Dowden, dikutip dari Reuters.
“Hal ini akan dilakukan melalui kekuatan baru dan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengidentifikasi dan melarang peralatan telekomunikasi yang mengancam keamanan nasional kami,” dia menambahkan.
Baca Juga:Kontak Dekat Pada Pasien Covid-19, Menlu Inggris Isolasi Mandiri
Pemerintah Inggris juga mengumumkan strategi baru untuk mendiversifikasi rantai pasokan 5G, yang terdiri dari investasi awal sebesar 250 juta pound, uji coba bekerja sama dengan perusahaan Jepang NEC dan pendirian fasilitas baru untuk penelitian. Inggris telah melarang pembelian peralatan 5G Huawei setelah akhir tahun.
Inggris mengatakan keputusannya pada Juli lalu terkait dengan kekhawatiran, bahwa sanksi AS pada teknologi chip dapat memengaruhi jalur pasokan. Huawei pada saat itu mengatakan, keputusan tersebut mengecewakan, dan keputusan itu lebih kepada kebijakan perdagangan AS dibandingkan soal isu keamanan.(ant/hm10)
