21 C
New York
Friday, May 3, 2024

Amerika Serikat: Rusia Harus Berhenti Menggunakan Kesepakatan Biji-bijian untuk Pemerasan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, MISTAR.ID

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Rusia untuk tidak menggunakan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam sebagai sarana pemerasan.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (3/8/23), Blinken meminta setiap anggota organisasi global itu untuk melakukan apa yang sama untuk menekan Rusia.

Blinken menyatakan bahwa setiap anggota PBB harus menunjukkan kepada Moskow untuk berhenti menggunakan kesepakatan Laut Hitam untuk melakukan pemerasan, memanfaatkan orang-orang paling rentan di dunia, dan mengakhiri perang yang tidak logis ini.

Baca juga : Untuk Mempertimbangkan Tuntutan Rusia, Begini Langkah Erdogan

Dia menyatakan bahwa sejak Rusia meninggalkan kesepakatan tersebut pada 17 Juli 2023 dan mengabaikan kepentingan global, harga biji-bijian telah meningkat lebih dari 8% di seluruh dunia.

Rusia belum juga memenuhi tuntutannya dalam perjanjian, termasuk membuka ekspor pupuk dan memberikan kembali akses Bank Pertanian Rusia ke sistem pembayaran internasional SWIFT.

Blinken mengatakan perang adalah pendorong terbesar kerawanan pangan, dengan kekerasan dan kerusuhan nan mendorong 117 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun lalu.

Selain itu, dia meminta negara-negara untuk mendukung perjanjian berbareng baru, yang telah ditandatangani oleh hampir sembilan puluh negara, yang bertujuan untuk mengakhiri penggunaan makanan sebagai senjata perang.

Blinken menyatakan bahwa kelaparan tidak boleh digunakan sebagai senjata.

Baca juga : Harga Gandum Naik Setelah Rusia Ancam Serang Kapal Ukraina

Dia menyatakan, “Ini adalah krisis buatan manusia yang telah memburuk selama bertahun-tahun. Kita sekarang berada di titik kritis.”

Untuk menciptakan jalur yang aman untuk pengiriman biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam, kesepakatan Biji-Bijian Laut Hitam ditandatangani di Istanbul pada Juli 2022 oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki. (Anadolu/hm19)

Related Articles

Latest Articles