Washington, MISTAR.ID - Agen federal Amerika Serikat menggeledah rumah Ilhan Omar, anggota DPR AS dari Partai Demokrat yang dikenal sebagai salah satu politikus Muslim di Kongres, di Washington, D.C., Senin (12/10/2026). Penggeledahan tersebut berlangsung di tengah penyelidikan kriminal federal dan meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilihan paruh waktu AS pada November mendatang.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan oleh agen Homeland Security Investigations (HSI), unit investigasi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS). Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang telah mendapat otorisasi pengadilan.

Associated Press (AP) melaporkan penggeledahan itu sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang masih berlangsung. Namun, DOJ belum mengungkapkan secara terperinci dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penyelidikan maupun bukti yang dicari dari kediaman Omar.

Sejumlah media AS, termasuk Reuters dan CBS News, melaporkan bahwa penyelidikan diduga berkaitan dengan dokumen imigrasi Omar dan riwayat kedatangannya ke Amerika Serikat dari Somalia ketika masih kecil.

Laporan tersebut mengaitkan penyelidikan dengan dokumen yang diurus oleh mendiang ayah Omar. Namun, DOJ belum secara terbuka memastikan bahwa dugaan terkait dokumen imigrasi tersebut merupakan dasar resmi penggeledahan pada Senin.

Tuduhan mengenai dugaan penipuan imigrasi terhadap Omar sebelumnya disampaikan sejumlah politikus Partai Republik, termasuk Wakil Presiden AS JD Vance. Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin juga pernah menyinggung adanya penyelidikan terkait riwayat imigrasi Omar.

Omar dan timnya telah membantah tuduhan penipuan tersebut. Hingga berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai dakwaan pidana terhadap Omar terkait penggeledahan itu.

Pengkritik Trump

Ilhan Omar merupakan anggota DPR AS yang mewakili distrik kelima Minnesota, wilayah yang mencakup Minneapolis. Ia pertama kali terpilih menjadi anggota Kongres pada 2018 dan dikenal sebagai salah satu politikus progresif Partai Demokrat.

Omar kerap mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump, terutama terkait imigrasi dan perlakuan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Ia juga beberapa kali terlibat dalam perselisihan terbuka dengan Trump dan sejumlah politikus Partai Republik.

Sebagai perempuan Muslim kelahiran Somalia yang menjadi warga negara AS, Omar berada di tengah perdebatan politik mengenai imigrasi, identitas, dan kebijakan pemerintah terhadap kelompok minoritas.

Penggeledahan rumahnya menarik perhatian karena berlangsung ketika kebijakan imigrasi pemerintahan Trump terus menjadi sumber perdebatan nasional. Namun, belum ada bukti publik yang memastikan bahwa operasi tersebut bermotif diskriminasi agama atau merupakan tindakan balasan politik terhadap Omar.

Penggeledahan tersebut berlangsung beberapa pekan sebelum pemilihan paruh waktu AS yang dijadwalkan pada November 2026. Waktu pelaksanaan operasi itu berpotensi menambah perhatian terhadap hubungan antara penegakan hukum federal dan persaingan politik di Amerika Serikat.

Departemen Kehakiman memiliki pedoman yang ditujukan untuk menjaga agar tindakan penegakan hukum tidak dipengaruhi pertimbangan politik, termasuk menjelang pemilu. Meski demikian, keberadaan pedoman tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam kasus Omar.

Belum ada keterangan resmi yang menunjukkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan strategi politik pemerintahan Trump. Untuk memastikan hal itu, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai dasar penyelidikan, proses pemberian surat perintah, serta hasil penggeledahan.

Hingga laporan ini disusun, DOJ belum mengumumkan dakwaan pidana terhadap Omar dalam perkara tersebut. Penggeledahan berdasarkan surat perintah pengadilan merupakan bagian dari proses penyelidikan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. (*)